Bandar Lampung (Lampost.co) — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajukan pinjaman hingga Rp1 triliun demi percepatan pembangunan jalan daerah dinilai sebagai langkah responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak.
Namun, pengamat kebijakan publik menilai rencana tersebut harus sejalan dengan tata kelola yang baik dan perencanaan fiskal yang matang.
Pengamat Kebijakan Publik, Vincensius Soma Ferrer, menilai bahwa langkah Pemprov Lampung ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya infrastruktur jalan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Matangkan Rencana Pinjaman Daerah Rp1 Triliun
Menurutnya, jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas manusia dan barang. Tetapi juga menjadi penopang utama distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan di wilayah Lampung.
“Rencana ini pada dasarnya bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tujuan baik saja tidak cukup tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Vinsencius, Selasa, 4 November 2025.
Ia menambahkan, skema pinjaman dengan nilai besar Rp1 triliun harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, langkah ini bisa membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang bagi provinsi jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
“Pinjaman dalam jumlah besar harus dikaitkan dengan kondisi fiskal daerah ke depan. Jalan yang baik seharusnya beriringan dengan ekonomi masyarakat yang kuat, agar tidak terjadi ketimpangan antara infrastruktur dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Bertahan Lama
Vinsencius juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam program pembangunan infrastruktur. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya pada pembangunan dan perbaikan jalan. Tetapi juga pada aspek pemeliharaan agar umur infrastruktur dapat bertahan lama.
“Penggunaan dana daerah, baik dari PAD, transfer pusat, maupun pinjaman, seharusnya disertai dengan mekanisme keberlanjutan. Pembangunan harus disertai rencana pemeliharaan jangka panjang agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Lampung dapat menjadikan rencana pinjaman ini sebagai momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan prioritas daerah.
“Kalau tata kelola kuat, transparansi terjaga, dan keberlanjutan dijamin. Maka pinjaman besar pun bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” tutupnya.
