Pengawasan Lemah, DPRD Lampung Soroti Kasus Dugaan Keracunan Makanan

Bandar Lampung (Lampost.co) — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program penyediaan gizi bagi siswa menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Lampung.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengkritik lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Elly, insiden tersebut seharusnya bisa dicegah apabila seluruh standar operasional prosedur (SOP) berjalan secara konsisten dari pihak terkait.

Ia menegaskan bahwa sistem dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya terdapat tenaga ahli, mulai dari ahli gizi hingga pengawas dan pengelola keuangan.

Namun, keberadaan struktur tersebut tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

“Jika setiap pihak tidak bekerja sesuai aturan, maka risiko seperti keracunan makanan tetap bisa terjadi,” ujarnya.

Baca Juga:

Disdikbud Lampung Pastikan Perketat Pengawasan Makanan di Sekolah

Tidak Layak Konsumsi

Elly juga menyoroti temuan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti kondisi basi bahkan terdapat ulat. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengawasan serta pengelolaan dapur program gizi.

Atas temuan tersebut, Elly mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas terhadap penyelenggara SPPG yang terbukti melanggar aturan.

Ia bahkan mendukung langkah penghentian sementara bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

“Program ini memiliki tujuan mulia, yakni menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak. Karena itu, pengawasan harus diperketat dan tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan semata,” tegasnya.

Elly menilai, kasus ini lebih disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pada unsur kesengajaan. Ia pun menegaskan dukungan penuh terhadap langkah BGN dalam menindak tegas pelanggaran yang terjadi.