Bandar Lampung (Lampost.co) — Usai kebijakan Gubernur Lampung menghapus uang komite bagi siswa sekolah SMA/SMK di Provinsi Lampung. Kelompok pendidikan justru mengalami deflasi sebesar 15,10 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga di sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024, menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Kondisi tersebut salah satunya karena kebijakan penghapusan uang komite sekolah.
Secara umum, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Lampung pada Agustus 2025 hanya mencapai 1,05 persen. Jauh lebih rendah dari pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen.
Baca Juga:
Sekolah Efisiensi Kegiatan Akibat Penghapusan Uang Komite Tahun Ajaran 2025
Inflasi Lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen. Terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Namun ada peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen). Serta pendidikan menengah yang turun tajam hingga 51,23 persen.
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru meningkat 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen.
Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi (y-on-y) sebesar 0,98 persen, terutama karena penurunan biaya pada jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD.
Faktor Utama
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menilai bahwa kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung.
“Dampak pada efektivitas subsidi dan bantuan pendidikan. Misalnya penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah,” kata Ganjar, Kamis, 4 September 2025.
Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat.
“Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil,” ujarnya.
Secara makro, tambah Ganjar, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.
“Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM,” katanya.
Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga perlu ada antisipasinya agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.
“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung,” ucap Ganjar.
