Perkuat Sistem Pelindungan Pekerja Migran dari Level Desa

Metro (Lampost.co) –Penguatan sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak dari level desa terus teroptimalkan. Terutama sebagai lini terdepan dalam tata kelola migrasi aman.

Hal ini tersampaikan saat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan GIZ Indonesia dan Lapkesdam PBNU. Para stakeholder ini menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Multi Stakeholder di Hotel Aidia Grande Metro, Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan ini terikuti oleh berbagai unsur strategis pada bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia wilayah Lampung Timur. Seperti dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Bapeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Sosial hingga Kesehatan dan stakeholder lainnya. Kemudian Organisasi Masyarakat Sipil dan yang tidak kalah penting Desa yang telah tertetapkan sebagai lokus Desa Migran Emas.

Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI, Sukarman, menyampaikan urgensinya membangun pemahaman bersama. Terutama antar pemangku kepentingan mengenai kebijakan, praktik baik dan pengalaman pelindungan Pekerja Migran yang telah berjalan di tingkat lokal. Sehingga hambatan koordinasi dan area tumpang tindih dapat diidentifikasi dan mitigasi.

Selanjutnya ia menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pelindungan PMI. Jika selama ini penanganan sering kali bersifat reaktif pada lokasi keberangkatan (hilir). Kini pemerintah fokus pada langkah preventif sejak dari desa (hulu).

“Kami mendorong pembentukan berbagai komunitas desa migran emas. Seperti komunitas wirausaha yang mana kedepan program prioritas KP2MI akan terfokuskan kepada lokus desa migran emas dengan 10 pilarnya. Termasuk salah satunya pembentukan rumah wirausaha dan pengembangan usaha produktif untuk Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya” tegas Sukarman.

Rumusan Strategis

Kemudian Kepala BP3MI Lampung, Mulia Nugraha juga menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan kegiatan FGD. “Melalui MSF ini, saya berharap dapat lahir rumusan strategi konkret. Bukan hanya sekedar forum seremonial melainkan fondasi kelembagaan multi stakeholder di Lampung. Ini yang akan menjalankan fungsi koordinasi secara berkesinambungan” tegasnya.

Selanjutnya kegiatan diskusi multi stakeholder kolaboratif ini tersusun rencana aksi, pemetaan kendala layanan, evaluasi serta penetapan rencana strategis. Kegiatan ini terfasilitasi oleh fasilitator dari Tim Pusat Lapkesdam PBNU yang siap tereksekusi sebagai wujud nyata komitmen lintas sektoral. Terutama dalam mewujudkan Desa Migran Emas yang Edukatif, Maju, Aman dan Sejahtera.

Kemudian dengan terlaksanakannya kegiatan FGD ini, harapannya memperkuat sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari level desa sebagai lini terdepan. Terutama dalam tata kelola migrasi aman di Provinsi Lampung sejalan dengan Gerakan Nasional Migran Aman. Salah satu strateginya adalah kolaborasi lintas sektor dan sinergitas program.