Bandar Lampung (lampost.co)–Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin, 13 April 2026. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor tersebut. “Sekitar sepertiga PDRB Lampung dari sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi. Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian belum berpihak kepada petani.
Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil. Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung. Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan. Situasi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat.
Gubernur menyebut, rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD. Hal ini turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Ketimpangan
Menurut Gubernur, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana sebagian besar uang berputar di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas telah memberikan dampak signifikan. Harga gabah dan jagung kini dijaga pada level
yang lebih menguntungkan petani.
Gubernur mengungkapkan, kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.
Dampak positif tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
