Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang menunggu izin dari Kementerian Keuangan terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun kepada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).
Langkah ini diproyeksikan menjadi akselerator pembangunan jalan strategis. Sekaligus pengungkit pertumbuhan di sektor ketahanan pangan dan pariwisata di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, optimistis bahwa pengajuan tersebut akan mendapat persetujuan pemerintah pusat. Ia menyebut prosesnya berjalan positif dan kini sudah memasuki tahap pembahasan akhir.
“Alhamdulillah, Insya Allah progresnya baik. Kita optimistis bisa mendapatkan pinjaman Rp1 triliun,” ujar Taufiqullah, Selasa, 2 Desember 2025.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Tunggu Persetujuan Kementerian Keuangan terkait Pengajuan Pinjaman
Dana itu nantinya akan difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan 15 ruas jalan sepanjang sekitar 380 kilometer. Ruas jalan ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota seperti Way Kanan, Lampung Tengah hingga Pesawaran.
Ruas-ruas tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap distribusi pangan dan percepatan akses menuju destinasi wisata.
Salah satu fokus utama yakni peningkatan akses menuju kawasan Suoh, wilayah yang dikenal sebagai penghasil beras berkualitas tinggi di Lampung. Perbaikan jalan akan memangkas biaya distribusi sehingga meningkatkan keuntungan petani.
“Contohnya di Suoh, berasnya terkenal bagus. Kalau akses jalannya membaik, biaya angkut lebih murah dan kesejahteraan petani meningkat,” terangnya.
Selain Suoh, Pemprov Lampung juga menyoroti sejumlah ruas dengan kondisi yang selama ini menghambat mobilitas warga, seperti Mesir Ilir di kawasan Rawa Pitu. Jalan tanah yang sulit dilintasi kendaraan bisa menjadi faktor penghambat distribusi hasil pertanian.
“Ruas-ruas ini prioritas karena aksesnya vital. Perbaikan jalan akan memudahkan petani membawa hasil panen dan menekan biaya produksi,” tambahnya.
Taufiqullah menyebut sebagian besar pembangunan akan menggunakan konstruksi rigid pavement untuk ketahanan jangka panjang. Sementara aspal fleksibel hanya diterapkan pada segmen tertentu yang kerusakannya tidak terlalu berat.
Tahapan Lelang
Taufiqullah menegaskan, proyek ini mereka rancang untuk dipercepat sehingga tahapan lelang dapat mulai awal tahun. Pemprov menargetkan pekerjaan fisik sudah bisa dikerjakan pada pertengahan hingga akhir Januari 2026.
“Kita pacu supaya lelang bisa lebih cepat. Sehingga sekitar pertengahan atau akhir Januari 2026 pekerjaan sudah mulai berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, skema pinjaman memungkinkan pengerjaan proyek bernilai besar, berbeda dengan paket Dana Alokasi Umum (DAU) yang umumnya kecil. Serta tidak bisa mengakomodasi penanganan jalan dengan kerusakan berat.
“Kalau dari DAU biasanya paketnya kecil. Dengan pinjaman ini, kita bisa tangani ruas-ruas besar yang kondisinya benar-benar rusak dan butuh penanganan total,” tutupnya.
