Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memberlakukan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/745/V.21/HK/2025 tentang Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu atau Singkong secara serentak pada Senin, 10 November 2025.
Menindaklanjuti penerapan kebijakan tersebut, Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pabrik dan lapak pembelian singkong di berbagai daerah. Pemantauan ini untuk memastikan aturan tersebut berjalan sesuai ketentuan.
“Kami turun ke beberapa titik, termasuk pabrik dan lapak. Alhamdulillah di wilayah Lampung Tengah sudah banyak yang menerapkan harga sesuai Pergub, begitu juga di Mesuji,” kata Ketua PPUKI Lampung, Daarul Aswin.
Baca Juga:Akademisi: Kebijakan Harga Singkong Belum Sentuh Akar Masalah Petani
Di wilayah Lampung Tengah, pabrik PT Bukit Kencana Mas (BKM) Wates dan BKM SB.16 sudah menerapkan harga pembelian singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan 15 persen. Sesuai dengan acuan dalam Pergub.
Hal serupa juga dilakukan oleh pabrik SSB SB.2 dan PT Tunas Jaya Lautan di Teluk Dalem, Lampung Tengah.
Sementara di Mesuji, sejumlah lapak seperti SPM 1 juga telah membeli singkong dengan harga dan potongan yang sama.
Meski demikian, PPUKI menemukan beberapa pabrik yang belum beroperasi.
“Tiga pabrik yang kami datangi, yaitu PT MPM, PT Bangun Makmur, dan GMPK, masih tutup sementara karena tengah melakukan persiapan produksi. Namun lapak-lapak pemasok mereka sudah mengikuti harga acuan yang berlaku,” jelasnya.
Inspeksi Langsung
PPUKI berharap agar tim pengawasan dari Pemprov Lampung yang telah terbentuk bisa segera melakukan inspeksi langsung ke lapangan.
Langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaan HAP berjalan konsisten di seluruh wilayah sentra produksi.
“Kami berharap tim pengawasan Pemprov juga turun langsung. Dari PPUKI sendiri, kami sudah membentuk tim internal dan melakukan pengecekan di lapangan,” tegasnya.
Kebijakan HAP ini diharapkan mampu memberikan kepastian harga bagi petani. Serta mendorong stabilitas ekonomi sektor pertanian, khususnya komoditas singkong yang menjadi salah satu unggulan di Lampung.
