Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat.
Dari 65 titik se-Indonesia, Lampung mendapat dua titik, yakni di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan PU Kota Bandar Lampung. Kemudian di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purbolinggo, Lampung Timur.
Di BLK Bandar Lampung, program ini membuka dua rombongan belajar (rombel) jenjang SD dengan 50 siswa serta satu rombel jenjang SMP dengan 25 siswa.
Baca Juga:
Orang Tua Harapkan Anak di Sekolah Rakyat Bisa Kuliah
Seluruh peserta didik berasal dari keluarga desil 1 dan 2, termasuk DTKS, dan berdomisili di Kota Bandar Lampung.
Untuk itu, kewenangan penetapan peserta didik menjadi tanggung jawab Wali Kota Bandar Lampung.
Sementara di SKB Purbolinggo Lampung Timur, jumlah rombel dan siswa yang diterima sama dengan di Bandar Lampung. Dengan demikian, total siswa yang ada di dua titik ini mencapai 150 anak, terdiri dari 100 siswa SD dan 50 siswa SMP.
Kegiatan belajar akan mulai berlangsung pada 29 September 2025 di BLK Bandar Lampung dan pada 30 September 2025 di Lampung Timur.
Uniknya, meskipun ada anak yang sebelumnya pernah sekolah hingga kelas 3 SD lalu putus sekolah. Mereka tetap harus mengulang dari kelas 1 sebagai bagian dari kurikulum Sekolah Rakyat.
Program ini terbagi dua kategori, yakni Sekolah Rakyat Rintisan dan Sekolah Rakyat Permanen. Saat ini, baik Bandar Lampung maupun Lampung Timur sudah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan. Sehingga keduanya berpeluang besar segera ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat Permanen tahun ini.
Hadirnya Negara
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang memberikan perhatian serius pada pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Alhamdulillah, Lampung mendapat dua titik Sekolah Rakyat yang akan menampung 150 siswa. Ini menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa mengenyam pendidikan,” katanya, Jumat, 26 September 2025.
Pihaknya optimistis dengan adanya Sekolah Rakyat Permanen, keberlanjutan pendidikan anak akan semakin terjamin. “Kami terus lakukan pengawasan dan koordinasi secara masif dengan pemerintah pusat hingga kabupaten/kota,” ujarnya.
Aswarodi menambahkan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen memang menjadi prioritas di daerah yang sudah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan.
“Karena tahun depan, anak-anak ini harus sudah punya sekolah yang lebih permanen. Inilah bentuk komitmen kita untuk memutus rantai putus sekolah di Lampung,” tegasnya.
