Panaragan (Lampost.co) — Lebih dari separuh anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) tidak menghadiri paripurna HUT ke-59 Provinsi Lampung, Senin, 18 Maret 2023.
Dari total 30 anggota, hanya 12 kursi yang terisi sedangkan 18 anggota lainnya tidak hadir. Bahkan, dalam sidang paripurna tersebut juga tidak nampak perwakilan tokoh masyarakat dan ormas.
“Teman-teman yang enggak hadir mungkin ada kegiatan partai yang tidak bisa ditinggal. Untuk jelasnya tanya sekretariat,” ujar Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, usai paripurna tersebut.
Ponco menjelaskan meskipun jumlah anggota dewan yang hadir tidak sampai setengah dari jumlah anggota dewan, tidak mempengaruhi pelaksanaan paripurna tersebut. Sebab, paripurna HUT ke-59 Provinsi Lampung merupakan paripurna istimewa. “Inikan sifatnya istimewa bukan menentukan kebijakan yang harus kuorum,” kata dia.
Di tempat terpisah, Kasubag Risalah dan Persidangan, Erawan mengatakan tidak hadirnya 18 anggota dewan dalam paripurna tersebut tidak semuanya tanpa keterangan. “Ada yang izin kegiatan partai ada juga yang izin sakit serta keperluan keluarga. Jadi tidak semua alfa,” kata dia.
Pj Bupati Tubaba Zaidirina dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan banyak kemajuan pembangunan yang telah diraih Provinsi lampung selama 2022. Pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 2022 sebesar 4,28% (year on year) dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 5,51%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 sebesar 9,12% (q to q) bahkan tercatat yang tertinggi di Indonesia.
Kedua, pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh peningkatan produksi dan nilai tambah pada sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 28% terhadap PDRB. Untuk produksi padi Provinsi Lampung 2022 sebanyak 3,3 juta ton dengan produksi beras sebanyak 1,9 juta ton. Setelah memenuhi angka konsumsi beras lokal sebanyak 1,2 juta ton maka terdapat surplus sebanyak 700 ribu ton, sehingga Provinsi Lampung turut mendukung ketahanan pangan Nasional.
“Kondisi perekonomian tersebut berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16% dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari 12,62% per Maret 2021 menjadi 11,44% per September 2022,” kata dia.
Sementara, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 mencapai 97,25% menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan didukung capaian realisasi pendapatan sebesar 100,68%. ” Alhamdulillah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, mengapresiasi dengan memberikan penghargaan sebagai provinsi terbaik (peringkat pertama nasional) realisasi belanja daerah tertinggi 2022 dalam ajang APBD Award 2023, Kamis 16 Maret 2023,” kata dia.
Deni Zulniyadi
