Bandar Lampung (Lampost.co) – Kejaksaan Negeri Bandar Lampung kembali menerima pengembalian kerugian negara atau pembayaran uang pengganti. Ini dalam perkara Tindak Pidana Korupsi preservasi jalan Ir. Sutami tahun anggaran 2018–2019. Sementara pengerjaan proyek ini oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung, Kemenpu PR.
Sementara uang yang tersetorkan, pada 23 Juli 2025 Rp. 1 miliar dari Hengki Widodo alias Engsit. Ini sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/PN.Tjk/2023. Sebelumnya, Engsit juga telah menyetorkan uang Rp. 1 miliar, pada 5 Juni 2025 kemarin.
“Penyetoran uang pengganti kerugian negara tersebut tersetorkan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bandar Lampung. Melalui Bendahara Penerima Kejari Bandar Lampung ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).” ujar Kasi Intel Kejari Bandar Lampung M. Angga Mahatma, Rabu, 23 Juli 2025
Kemudian menurut Angga, Engsit telah mencicil kerugian negara Rp.11.500.000.000 (Rp 11,5 miliar) dari total uang pengganti kerugian negara yakni Rp.21.612.765.628 (Rp.21,6 miliar).
“Sisa uang pengganti Rp.9.562.765.628 (Rp.9,5 miliar) ” katanya.
Selanjutnya menurut Angga, pihak terpidana masih memiliki itikad baik, untuk kembali memulangkan kerugian negara dalam waktu dekat. Selain itu, sebidang tanah miliknya di Bandar Lampung juga sudah tersita oleh pihak kejaksaan.
Dalam sidang putusan yang tergelar pada 9 Juni 2023 lalu. Hengki Widodo alias Engsit tervonis 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp.300 juta subsider selama 3 bulan.
Kemudian Engsit juga mendapat pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp.21.612.765.628,83 (Rp.21,6 miliar) yang terbayarkan dengan uang titipan terdakwa kepada penyidik sejumlah Rp.10.000.000.000 (Rp.10 miliar).
Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa. Ini untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Sementara Engsit juga telah mengajukan banding hingga PK. Namun upanya ditolak oleh Mahkamah Agung.
