Kotaagung (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 hasil audit BPK-RI. Kemudian paripurna penyampaian dua buah rancangan peraturan daerah (raperda) Kabupaten Tanggamus 2021 di ruang sidang DPRD Pemkab Tanggamus, Kamis, 20 Mei 2021.
Hadir dalam paripurna Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, SE, MM, Wakil Bupati AM Syafi’i, S Ag, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, wakil ketua I, II, dan III DPRD, serta para anggota DPRD Tanggamus. Kemudian Kajari Tanggamus David Palapa Duarsa, Forkopimda, Plh Sekretaris Kabupaten Sukisno, staf ahli bupati, asisten bidang pemerintahan Faturrahman. Selain itu, para kepala OPD, kabag, kepala kantor, camat se-Tanggamus, Apdesi, vertikal dan insan pers.
Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, dalam sambutannya, menyampaikan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan amanah Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kedua peraturan menyatakan kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Penyampaian dengan melampirkan laporan keuangan yang telah Badan Pemeriksa Keuangan periksa, paling lambat enam enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Lalu, pada Senin, 3 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan WTP berdasar pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2020.
Peraihan ini merupakan yang keenam kali bagi Kabupaten Tanggamus mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan itu yang keempat secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2017.
“Penetapan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 dengan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Kemudian mengubahnya dengan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,” kata Bupati.
Bupati mengatakan penetapan target keuangan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 tersebut telah tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan Rp1,63 triliun atau mencapai 93,01% dari target anggaran Rp1,75 triliun.
Pada belanja daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan Rp1,42 triliun dan terealisasian Rp1,26 triliun atau 89,13%.
Sedangkan transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan, anggaran Rp384,03 miliar dan terealisasi Rp379,78 miliar atau 98,89%.
Pembiayaan Daerah
\Dalam hal pembiayaan daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, dari target penerimaan pembiayaan Rp55,66 miliar terealisasi Rp55,67 miliar atau 100,01%.
Lalu, realisasi penerimaan ini berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya Rp55,66 miliar dan koreksi Silpa Rp3,3 juta. Sehingga pada tahun anggaran 2020 terdapat Silpa Rp55,6 miliar, yang berasal dari sisa dana DAK, BOS, dan JKN.
Secara umum, capaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, di antaranya terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas). Kemudian terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase. Selain itu, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, serta terlaksananya pembangunan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada 2020 juga telah memberikan dukungan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, yang terbagi dalam; Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap berjalan; serta Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.
“Selanjutnya, dalam upaya menindaklanjuti LHP BPK RI terhadap APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020, maka kami telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya nanti melibatkan BPK, Inspektorat Kabupaten dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus agar tindak lanjut hasil audit BPK ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Dalam pembahasan paripurna yang kedua penyampaian terkait pengamal dua buah rancangan peraturan daerah, Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi’i mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas yang kuat dalam pelaksanaannya.
Sebab itu, pada kesempatan ini pihaknya akan menyampaikan nota pengantar terhadap dua buah raperda yang akan diajukan, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.