Kalianda (Lampost.co)–Wakil Gubernur Chusnunia Chalim mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk selalu memperhatikan arahan Presiden dan tidak pernah berhenti menangani kemiskinan ekstrem agar target kemiskinan ekstrem menyentuh angka 0 tecapai ditahun 2024.
Hal itu disampaikan Wagub Chusnunia atau akrab disapa Nunik saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan di Aula Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 27 Januari 2022.
“Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan walaupun di tengah situasi sulit karena pandemi covid-19 ini, Kabupaten Lampung Selatan tetap mampu menunjukan prestasi yaitu terbaik dalam pengelolaan anggaran.
“Prestasi yang didapatkan Provinsi Lampung pasti salah satunya sumbangan dari prestasi Lampung Selatan,” lanjut Wagub Nunik.
Wagub menyampaikan perlunya melibatkan pihak swasta ikut berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan kemampuan.
Wagub Nunik berpendapat, langkah awal yang perlu dioptimalkan adalah upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung, terlebih Provinsi Lampung sendiri memiliki sumber daya manusia yang begitu besar dan ini merupakan salah satu bonus demografi
“Dengan adanya bonus demografi ini, kita berharap generasi penerus mampu melanjutkan estafet pembangunan agar kedepan menjadi lebih efektif dan bermanfaat,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga diminta menyamakan data rakyat miskin yang ada dengan BPS dan Pemerintah Desa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Wagub Nunik menjelaskan menanggulangi kemiskinan ada empat hal strategi yang harus dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan dan jaminan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Ia menyampaikan Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu dari 8 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem Nasional.
Sehingga ia berpendapat perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens terkait kebijakan-kebijakan agar lebih singkron.
