BANDAR LAMPUNG — Dalam rangka mendorong percepatan akses layanan Jasa Keuangan ke seluruh masyarakat di Lampung. Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Lampung mengadakan rapat pleno semester 1, sekaligus pengenalan program kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai salah satu program kerja TPKAD Provinsi Lampung 2019.
Pleno tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selaku pengarah TPKAD Provinsi Lampung serta dihadiri seluruh Bupati/Wali Kota dan Sekretaris Daerah seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung, kepala Bank Indonesia perwakilan Lampung, dan anggota TPKAD di Provinsi Lampung yang terdiri dari kepala OPD, Pimpinan instansi vertikal serta para direksi Pimpinan Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Swiss-belhotel, Rabu 28 Agustus 2019.
Arinal menjelaskan Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa merupakan daerah agraris dan sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 33 persen terhadap PDRB. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 70 persen berdomisili di perdesaan dan hidup sebagai petani. Namun dari penduduk yang tinggal diperdesaan, sekitar 20 persen merupukan penduduk miskin.
“Kepada para bupati, kita harus pinggirkan mereka yang 20 persen ini. Kita harus bekerja keras membantu dan mengangkat mereka, karena mereka saudara kita dan sudah menjadi tangung jawab Negara untuk hadir membantunya,” kata Arinal.
Menurutnya, selama ini proses pertanian dari hulu ke hilir masih belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, petani juga masih sulit mendapatkan akses permodalan melalui KUR yang disebabkan oleh minimnya informasi, dan tidak tersedianya agunan tambahan sebagai salah satu syarat penyaluran KUR.
“Pembentukan TPAKD di seluruh kabupen/kota dapat menjadi forum koordinasi dan komunikasi mengenai program yang sedang berjalan,” jelasnya.
Kepala OJK Lampung Indra Krisna selaku wakil Koordinator TPKAD menyampaikan bahwa, TPKAD bersinergi dengan seluruh instansi dan stakeholder dalam rangka mendukung program kerja pemprov Lampung, salah satunya program unggulan KPB yang merupakan program di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Program KPB diharapkan adanya terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dengan mendorong lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam program KPB Serta adanya komitmen dukungan dari pimpinan pemerintah Kabupaten Kota melalui tim TPKAD,” kata Krisna.
Menurutnya TPKAD merupakan satu dari 33 Program Gubernur dan Wakil Gubernur yang bergulir selama masa kerja 2019-2024, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan otonomi, peningkatan produksi petani, peningkatan pendidikan dan kebutuhan sosial lain.
