Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin banyak meninggalkan program tak tuntas kepada pemerintahan baru. Itu tak sekadar berbagai pembangunan infrastruktur bersifat fisik, melainkan program pembangunan non fisik.
.
“Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas. Ada beberapa pembangunan infrastruktur yang terinisiasi pemerintahan Joko Widodo terutama pada periode kedua kepemimpinan beliau.,” ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Minggu, 21 Juli 2024.
.
Kemudian ia tak menampik beberapa pembangunan infrastruktur yang tergarap oleh pemerintah memainkan peranan penting pada perekonomian. Namun Yusuf juga menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bakal meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru.
.
Baca Juga : https://lampost.co/nasional/jokowi-terima-penghargaan-order-of-zayed/
.
Selanjutnya, terdapat sejumlah program pembangunan yang teryakini tak dapat terselesaikan hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir. “Ini akan menjadi pilihan bagi pemerintahan berikutnya apakah akan melanjutkan atau tidak pembangunan infrastruktur tersebut,” kata Yusuf.
.
Selain meninggalkan PR dari sisi pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi juga meninggalkan banyak pekerjaan yang tak tuntas. Seperti dari sisi penyederhanaan birokrasi, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, hingga transformasi ekonomi.
.
Selanjutnya, dari sisi reformasi birokrasi, misalnya. Pemerintah saat ini belum cukup berhasil memastikan berbagai birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kemudahan melakukan investasi.
.
“Tingginya biaya investasi Indonesia karena masih belum efisiensinya regulasi dan juga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Itu menjadi catatan tambahan agar pemerintahan berikutnya bisa mendorong lebih murahnya ongkos investasi. Sebagai wujud mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yusuf.
.
“Saat yang bersamaan pembangunan SDM juga masih akan menjadi tantangan. Tidak hanya dalam bentuk mempersiapkan angkatan kerja dengan pelatihan-pelatihan tertentu. Tetapi juga harus melihat dari bagaimana biaya pendidikan hingga level yang paling awal. Seperti memastikan Pendidikan Anak Usia Dini dapat ternikmati oleh semua kelompok golongan pendapatan,” lanjutnya.
.
Menggulirkan Program
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor berpendapat. Dalam 10 tahun terakhir memimpin roda pemerintahan, Jokowi banyak menggulirkan program pembangunan. Beberapa program terakui dapat terselesaikan, namun tak sedikit pula yang jauh dari selesai.
.
Kemudian Reyhan mengatakan, mau tak mau, pemerintahan baru nantinya harus memilih dan memilah mana program yang dapat terselesaikan. Pasalnya program-program tersebut juga menggunakan rupiah yang bersumber dari kas negara.
.
Karenanya, penting pula bagi pemerintahan baru untuk memperhatikan pengelolaan fiskal. Apalagi dalam membiayai program-program tak tuntas peninggalan Jokowi. “Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi sudah mengadakan dua kali tax amnesty. Dan melakukan harmonisasi melalui revisi UU terkait perpajakan,” kata Reyhan.
.
“Namun efektivitasnya belum terlihat. Beberapa dampak positifnya memang memerlukan waktu. Tetapi sangat penting bagi pemerintahan yang baru untuk tidak hanya fokus kepada pengeluaran. Tetapi meningkatkan pendapatan dengan menaikkan rasio pajak terhadap PDB,” katanya.
