Jakarta (Lampost.co) — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Sebaliknya, proses tersebut harus berlanjut ke pemulihan pascabencana yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Poin Penting:
-
BRIN menekankan pemulihan pascabencana berkelanjutan.
-
Pemulihan harus berbasis data ilmiah dan inklusif.
-
Kolaborasi pemerintah, kampus, dan masyarakat sipil penting dalam pemulihan pascabencana.
Selain merusak infrastruktur, bencana juga berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak.
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, M. Najib Azka, menilai fase transisi menjadi tahap paling krusial. Namun, fase ini juga paling rentan menimbulkan persoalan lanjutan. “Pada fase transisi sering terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah,” ujar Najib, Kamis, 1 Januari 2026.
Baca juga: Jawa dan Sumatra Penyumbang Bencana Terbanyak 2025
Selain itu, Najib melihat jarak antara kebijakan nasional dan realitas lokal masih kerap muncul. Akibatnya, program pemulihan sering tidak menjawab kebutuhan riil warga terdampak.
Oleh karena itu, BRIN mendorong pemulihan pascabencana berbasis data ilmiah dan bukti lapangan. Pendekatan ini lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang. “Pemulihan tidak hanya membangun infrastruktur. Namun, pemulihan harus mencakup pendapatan, kesehatan mental, dan martabat warga,” ujar Najib.
Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menekankan pentingnya perspektif kependudukan dalam pemulihan pascabencana.
Menurutnya, bencana sering mengubah struktur rumah tangga dan memicu migrasi. Selain itu, kelompok rentan juga mengalami peningkatan risiko sosial. “Dinamika penduduk harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” kata Ali.
Dari sisi klimatologi, Profesor Riset BRIN Erma Yulihastin menjelaskan hubungan erat antara bencana dan krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celsius memperparah cuaca ekstrem.
Akibatnya, hujan ekstrem dan angin kencang semakin sering terjadi di Sumatra. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir dan longsor. “Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatra menjadi wilayah paling rawan cuaca ekstrem,” ujar Erma.
Perbarui Kesiapsiagan dan Mitigasi
Karena itu, BRIN menilai harus terus memperbarui kesiapsiagaan dan mitigasi. Pembaruan tersebut wajib berbasis data ilmiah terbaru.
Sementara itu, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB memaparkan rencana rehabilitasi pascabencana Siklon Senyar di Sumatra. Pemulihan tersebut tidak hanya menyasar aspek fisik. BNPB juga menyiapkan pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Pemulihan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P,” ujar perwakilan BNPB.
Selain pemerintah, masyarakat sipil dan perguruan tinggi turut berperan penting. Direktur Eksekutif Salam Setara, Ahmad Mujahid, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, koordinasi memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, dapat menghindari tumpang tindih program.
Di sisi lain, Universitas Syiah Kuala menyoroti pentingnya pendidikan darurat dan dukungan psikososial. Dukungan ini krusial, terutama bagi anak-anak penyintas.
Dengan demikian, BRIN berharap penanganan bencana di Indonesia tidak bersifat reaktif. Sebaliknya, pemulihan harus terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan.
