Jakarta (Lampost.co)–Ombudsman meminta penundaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak rampung.
Penundaan tersebut bertujuan agar seleksi CASN tidak menjadi komoditas politik.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
Ia menyampaikan penyelenggaraan Pemilu 2024 meninggalkan banyak catatan. Ada soal penggunaan fasilitas negara dan bansos untuk kepentingan elektoral.
Najih ingin hal itu tidak terjadi kembali di momen seleksi CASN.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
Karena itu, menurut dia, penting bagi pelayan publik untuk mengetahui harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
