Jakarta (Lampost.co) — Isu keretakan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang saat ini berhembus dinilai sebagai upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan. Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
“Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, Senin, 26 Agustus 2024.
Isu yang berhembus di lapangan, kata Juri, yaitu mengadu domba antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian meng-gotakgatuk-an seolah-olah ada kaitannya dan menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.
Baca juga: 2 Proyek Nasional yang Diresmikan Jokowi di Lampung Tersandung Kasus Korupsi
Juri menjelaskan bahwa fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden Terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya.
Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit di terima. “Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya politik yang bertujuan mengadu domba dia dengan Presiden Joko Widodo,” kata Juri.
Politik adu domba itu merupakan politik usang. “Jadi berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” tegas Juri.
