Jakarta (Lampost.co): Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai jumlah kementerian gemuk dan nomenklatur di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan.
“Nomenklatur dan kementerian baru akan jadi problematik karena kebaruannya. Juga politis kalau orang profesional tidak menangani. Ada beberapa kementerian di era Jokowi tidak terlalu baik malah berganti politisi. Maka harus hati-hati karena ini kompensasi politik jika itu terjadi bukan tidak mungkin akan tertatih-tatih,” kata dia melalui telepon, Sabtu, 14 September 2024.
Namun, hal itu tidak bisa pukul rata. Sebab banyak kementerian yang sudah eksis dan sistem yang terbangun dengan baik.
“Saya kira tidak bisa pukul rata (tidak semua kementerian)ada kementerian yang sudah eksis yang menterinya cenderung bisa langsung running. Seperti kementerian luar negeri dan dalam negeri sudah terbangun dengan baik,” ujarnya.
Upaya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bekerja terlihat dari beberapa sosok menteri yang sudah mendapat penunjukan untuk segera bekerja. Hal tersebut selain bagian dari prestise juga melihat kondisi yang tidak baik pada era pemerintah sekarang.
“Itu bagian prestise karena babak belur di era Jokowi. Mareka tidak mau biasa-biasa saja. Pada 2029 anything good happen di usia Prabowo yang sudah 70 tahun lebih,” katanya.
Firman juga menilai Prabowo sebagai sosok yang tidak bisa tersetir.
“Prabowo karakter yang tidak mudah tersetir. Ia punya cara pandang sendiri dan ia mantan militer biasa leading orang. Ia juga pasti pantau masukan dari berbagai kalangan soal menteri yang tidak on target. Jadi, politik kompensasi ini tidak lantas menguncinya,” ujarnya.
