Jakarta (Lampost.co) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pada 2028 Kota Nusantara, Ibu Kota Indonesia. Kota Nusantara terbangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kota itu tertetapkan menjadi Ibu Kota Politik.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto, kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Sehingga kepala negara, memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif Kota Nusantara.
“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028. Yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Kemudian desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sudah pernah terbuat Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut tertinjau dan terevaluasi kembali.
“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segera bentuk tim desain. Nantinya bisa terarahkan oleh kepala negara,” ujarnya.
Lalu percepatan pembangunan Kota Nusantara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kemudian OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028.
“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik. Sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor pada ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono.
