Jakarta (Lampost.co) — Situasi politik di Indonesia yang memanas menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah media asing memberitakan demonstrasi mahasiswa kemarin yang memprotes upaya DPR untuk membatalkan putusan mahkamah konstitusi.
BBC, misalnya, kemarin memuat judul “Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa terkait perubahan UU Indonesia.” Media Inggris ini mewartakan bentrokan tidak cuma terjadi di Jakarta, tepai juga di kota-kota lainnya seperti Padang, Bandung, dan Jogyakarta.
Hal yang sama juga dilaporkan Deutsche Welle (DW). Selain melaporkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan poisi, jaringan berita Jerman ini menulis ‘Para kritikus mengatakan rencana untuk mengubah aturan pemilu merupakan langkah untuk membantu Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik.”
Baca juga: Bawa Tiga Tuntutan, Ribuan Mahasiswa Penuhi Kantor DPRD
Aljazeera, kurang lebih melaporkan hal yang sama. Begitu juga dengan Voice of America yang menulis judul “Indonesia menunda ratifikasi UU Pilkada yang kontroversial setelah diprotes.” Semenrtara itu Foreign Policy, sebuah jurnal dan majalah internasional menulis judul ‘Ribuan orang di Indonesia Memprotes UU Pilkda.”
Kena Lemparan Botol
Sebelumnya, anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Habiburokhman terkena lemparan botol air mineral oleh sejumlah massa aksi tolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu terjadi saat pimpinan Baleg menemui massa aksi.
“Tadi kena lempar beberapa kali risiko wakil rakyat,” ujar Habiburokhman, di halaman Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (22/8).
Politikus Partai Gerindra mengaku tidak mempersoalkan sikap dari demonstrasi mahasiswa tersebut. Ia mengingat ketika masih duduk di bangku kuliah. “Dulu kita yang demo di depan kita suka lempar-lempar sekarang nggak apa-apa. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan,” jelasnya.
Selain Habiburokhman, Ketua Baleg Wahidi Wiyanto, Wakil Ketua Achmad Baidowi juga dihujani lempar botol. Hal ini terjadi ketika hendak menemui massa aksi dari atas mobil komando.
Suasana yang tidak kondusif, membuat pimpinan Baleg turun dari mobil komando dan masuk ke dalam kompleks DPR/MPR.
