Jakarta (lampost.co)–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penyelesaian hukum terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Desakan ini mencakup pemenuhan kompensasi dan kejelasan identitas para korban.
“Kasus ini harus dituntaskan secara hukum, terutama terkait tuntutan ganti rugi untuk para mantan pemain OCI,” ujar Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM dalam keterangan resmi, baru-baru ini.
Komnas HAM juga menekankan pentingnya menjernihkan asal-usul para mantan pemain sirkus OCI. Kejelasan identitas dianggap krusial, karena banyak korban tidak mengetahui keluarga atau asal mereka sendiri.
Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menangani kasus serupa sejak 1997 di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu, ada empat bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap anak-anak.
Pelanggaran terhadap hak anak mengetahui asal-usul dan identitas keluarga. Kedua, eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Ketiga, tidak terpenuhinya hak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Keempat, pelanggaran terhadap hak atas perlindungan sosial dan keamanan.
Penyidikan Berhenti
Meski demikian, penyidikan kasus sempat berhenti berdasarkan Surat Ketetapan Polri No. G.Tap/140-J/VI/1999 tertanggal 22 Juni 1999, yang menghentikan proses hukum atas nama FM dan VS.
Namun, kasus tersebut kembali mencuat setelah Ari Seran Law Office melayangkan pengaduan baru pada Desember 2024. Pengaduan itu menyebutkan bahwa hingga kini tidak ada penyelesaian terhadap tuntutan kompensasi sebesar Rp3,1 miliar kepada pihak OCI.
Komnas HAM menyoroti pentingnya memastikan bahwa metode pelatihan sirkus, terutama terhadap anak-anak, tidak melanggar hak asasi manusia. Jika pelatihan mengarah pada penyiksaan, maka hal itu termasuk pelanggaran berat terhadap hak anak.
“Anak-anak itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak serta jaminan sosial dan keamanan sebagaimana peraturan yang berlaku,” tambah Uli.
Indikasi Kuat Pidana
Keluhan serupa juga telah ia sampaikan langsung ke Kementerian Hukum dan HAM oleh para mantan pemain OCI pada Selasa, 15 April 2025. Mereka melakukan audiensi bersama Wakil Menteri HAM, Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, informasi dari para korban menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana. Salah satu aspek krusial adalah hilangnya identitas para pemain.
“Mereka mengalami kekerasan, dan hal yang kerap diabaikan adalah soal identitas. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Ini penting untuk ditelusuri agar mereka bisa mengenali asal-usul dan keluarganya,” kata Mugiyanto.
Komnas HAM dan Kemenkumham sepakat bahwa penyelesaian hukum atas kasus pelanggaran HAM pemain sirkus OCI harus segera demi keadilan dan pemulihan hak-hak para korban.
