Jakarta (Lampost.co): Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.
Baca juga: Waspadai Kenaikan Harga Beras dan Daging Jelang Akhir Tahun
Supratman menyampaikan Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Hal ini terkait dengan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi. Kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah. Dalam hal ini tentu akan ikut dengan hasil keputusan dari teman-teman di Kadin,” katanya.
Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu penerbitan surat Keputusan Presiden (Keppres).
“Aturannya seperti itu. Namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian,” ucap Supratman.
Tidak Sah
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah. Hal itu antaran melanggar aturan dan terdapat penolakan dari 21 Kadin Provinsi.
“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia. Yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART.” ujar Arsjad di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu, 15 September 2024.
Arsjad juga menyebut dia telah mendapat kepercayaan menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. Hal itu juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi. Yakni melalui pemilihan secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
