Jakarta (Lampost.co): Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons mengenai curhatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku sulit bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” kata Ari di Jakarta, Senin, 16 September 2024.
Ari mengklaim koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi sudah berjalan dengan baik. Ia mengatakan presiden terbuka untuk bertemu siapa saja termasuk pimpinan KPK.
“Tapi, presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen,” ujar Ari.
Menurut Ari, jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden Jokowi dan KPK kemudian salah persepsi sebagai intervensi terkait kasus hukum.
Secara terpisah, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sempat menyampaikan bahwa pimpinan KPK sulit bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut Nawawi, organisasi masyarakat (ormas) lebih mudah menemui Jokowi. Nawawi menyebut, selama lima tahun menjabat, pimpinan KPK tidak pernah berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan KPK.
Seingat Nawawi, KPK hanya sekali bertemu Jokowi pada Hari Antikorupsi Sedunia. Nawawi menilai, hal itu membuat ada koordinasi yang tidak jalan. Ia berharap Menko Polhukam yang baru bisa menjembatani pertemuan dengan Presiden.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara soal kriteria pimpinan lembaga antirasuah selanjutnya. Menurutnya, sosok ideal untuk memimpin KPK harus berani menjadi oposisi.
“Mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh,” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis, 12 September 2024.
