Presiden Gas Reformasi Polri demi Supremasi Hukum dan Keadilan

Jakarta (Lampost.co) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan yang menjadi fondasi bangsa.

Poin Penting:

• Komisi bertugas mengkaji kekuatan dan kelemahan Polri.

• Unsur Polri aktif ikut dalam proses reformasi.

• Pemerintah dorong Polri profesional dan berintegritas.

Presiden Prabowo menyatakan hal itu saat memberikan pengarahan saat melantik anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Komisi tersebut beranggotakan para tokoh nasional yang dinilai memiliki integritas, pengalaman, dan komitmen tinggi terhadap pembenahan lembaga penegak hukum.

Apresiasi untuk Tokoh Komisi Reformasi Polri

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kesediaan para tokoh yang tergabung dalam Komisi Reformasi Polri. Ia menilai kehadiran mereka menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Baca juga:

“Saya mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara bersedia kembali mengabdi. Tugas ini tidak ringan. Seluruh bangsa akan melihat kerja keras saudara-saudara,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo juga menegaskan pembentukan Komisi Reformasi Polri bukan sekadar simbol pembaruan, tetapi juga wadah kajian menyeluruh yang berorientasi pada kepentingan bangsa. Harapannya, komisi mampu menilai kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang Polri hadapi secara objektif.

Kolaborasi dan Evaluasi Reformasi Menyeluruh

Dalam arahan itu juga, Prabowo menyebut melibatkan unsur Polri yang masih aktif dalam proses kajian dan diskusi. Hal ini agar reformasi berjalan efektif dan komprehensif.

“Ada beberapa tokoh mantan Kapolri yang bisa memberi pandangan dan masukan berharga. Dengan adanya Kapolri aktif di dalamnya, saudara-saudara punya akses langsung untuk berdiskusi,” kata Prabowo.

Ia juga menambahkan tidak secara keta membatasi masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, meminta komisi melaporkan hasil kajian secara berkala kepada Presiden dan memberikan rekomendasi strategis terkait langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

“Komisi ini bertugas mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara untuk mengambil tindakan reformasi yang diperlukan. Bila perlu, kita juga akan mengkaji lembaga lain yang memerlukan perbaikan,” ujarnya.

Fokus Supremasi Hukum dan Kepastian Keadilan

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya rule of law sebagai pilar utama dalam keberhasilan suatu bangsa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya supremasi hukum dan kepastian keadilan.

“Saya selalu menegaskan keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, Prabowo berharap Komisi Reformasi Polri menjadi motor perubahan bagi lembaga kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Harapannya, reformasi menyeluruh mampu memperkuat legitimasi Polri sebagai penjaga keamanan sekaligus pelindung masyarakat.