Bandar Lampung (Lampost.co)– Penurunan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan, merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan.
Menurut Dedy, peran pemerintah sangat mendasar dalam upaya ini. Mengingat tugas tersebut merupakan amanat konstitusi.
“Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, memiliki peran yang krusial dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Tanpa koordinasi yang baik di antara mereka, upaya pengentasan kemiskinan akan sulit mencapai hasil yang optimal,” katanya, Kamis, 8 Agustus 2024.
Dedy menekankan bahwa dana desa tidak bisa berdiri sendiri dalam upaya ini. Dana desa, menurutnya, harus di dukung oleh dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.
“Kerja-kerja pengentasan kemiskinan harus kita lakukan dengan skema koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antar struktur pemerintahan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedy menggaris bawahi pentingnya program-program yang berbasis pada akar masalah kemiskinan di pedesaan serta potensi yang desa-desa tersebut miliki.
“Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat akses ke sentra produksi, distribusi, dan pasar ekonomi. Serta penciptaan lapangan kerja adalah beberapa contoh program yang perlu kita optimalkan,” jelasnya.
Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut. Dedy juga menekankan pentingnya pengawasan internal pemerintah yang lebih optimal serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
“Pencegahan selalu lebih baik dari pada penindakan. Oleh karena itu, pengawasan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
