Bandar Lampung (Lampost.co) —Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, mengatakan secara alamiah generasi milenial akan menduduki jabatan kepemimpinan pemerintahan dalam lima sampai 10 tahun ke depan.
Namun, mereka yang akan berhasil mencapainya adalah yang dapat menggunakan dan menguasai data dalam perumusan kebijakan.
Oleh karena itu, ia berharap generasi milenial mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan data pemerintahan dewasa ini.
Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri bekerjasama dengan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) itu bertujuan untuk memperoleh kesamaan dan kesatuan pemahaman Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Rancangan Permendagri tentang hal itu dibahas pada lokakarya tersebut.
Menurut Sekjen, generasi baby boomers seperti dirinya yang saat ini masih aktif, pada waktunya akan pensiun. Sementara itu generasi milenial yang akan menggantikan menghadapi era yang sangat berbeda, dengan data sebagai unsur kunci dalam pengambilan keputusan.
“Di era Revolusi Industri 4.0 data menjadi berharga, sama seperti minyak. Apalagi di era Revolusi Industri 5.0 yang sudah kita masuki saat ini. Jika Anda menganggap data tidak berharga, itu berarti Anda hidup di zaman saya. Tetapi sekarang semua harus berbasis data. Bagaimana Anda membantu orang miskin tanpa dukungan data? Bagaimana Anda merumuskan intervensi untuk menolong mereka jika tanpa data? Jadi saya ingin mengatakan kepada generasi milenial, ini adalah dunia Anda,” ujar Sekjen saat membuka Lokakarya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Hotel Novotel.
Di hadapan 86 peserta lokakarya yang sebagian besar berusia di bawah 40 tahun, Suhajar berharap peserta lokakarya bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan tersebut. Ia meminta agar peserta berkontribusi memberikan solusi terhadap berbagai tantangan penyediaan data yang akurat, andal, mutakhir, dan dapat diberbagipakaikan.
Ia menekankan agar keterpaduan data pemerintahan dalam negeri terus ditingkatkan dengan menghilangkan sekat-sekat birokrasi, termasuk di pemerintah daerah. “Nah, hal-hal seperti ini kalian bereskan. Kalau ada generasi saya yang menghalangi, kasih tahu saya,” kata Sekjen.
Sebelumnya Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Erikson P. Manihuruk dalam laporannya menyampaikan bahwa lokakarya ini diharapkan juga memperkuat komunikasi di lingkungan Kemendagri dalam pembahasan rancangan Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam lokakarya ini Sekjen Kemendagri menjadi pembicara kunci, sedangkan narasumber antara lain Asdep Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Setkab, Retno Wulandari selaku Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika Setkab yang diwakili oleh Arnando J.P. Siregar selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia diwakili oleh Dini Maghfira selaku Kepala Operasional Satu Data Indonesia, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham yang diwakili oleh Fitri Nur Astari selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Dari Kemendagri narasumber antara lain Kapusdatin Kemendagri, Erikson P. Manihuruk, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma, serta Kabid Data dan Penyajian Informasi Pusdatin Kemendagri, Yanuar Andriyana Putra.
Nurjanah
