KITA sering melihat kebijakan publik menjadi sesuatu yang tiba-tiba ada: pajak naik, aturan berubah, program baru diluncurkan. Seolah-olah semua kebijakan itu lahir begitu saja dari meja kerja para pejabat. Padahal, di balik setiap ketok palu kebijakan, ada proses politik yang panjang dan penuh perdebatan, penuh kompromi dan bahkan tarik-menarik kepentingan.
Dari situ, kita bisa melihat kebijakan bukan sekadar hal yang tiba-tiba tertulis dalam dokumen resmi. Ia adalah hasil dari proses politik. Dalam kajian kebijakan publik, dikenal perbedaan antara politik (politics) dan kebijakan (policy). Politik adalah prosesnya, sebuah arena dimana kekuasaan dinegosiasikan, kepentingan dipertemukan, dan keputusan dipertarungkan. Sementara kebijakan adalah hasil akhirnya, biasanya berbentuk aturan, program, atau keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Masalahnya, kita sering hanya melihat hasil akhirnya, tanpa mengetahui dan memahami proses politik yang melahirkannya. Ambil contoh ketika pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi I-2026 menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Secara garis besar, paket yang baru saja diumumkan melalui laman Setkab RI ini berisi diskon tarif transportasi publik dan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode mudik dan lonjakan konsumsi.
Jika dilihat sepintas, kebijakan ini tampak sebagai langkah teknis untuk menjaga stabilitas ekonomi musiman. Namun di baliknya, terdapat dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Pemerintah membaca momentum mobilitas tinggi, kebutuhan konsumsi meningkat dan lalu menerjemahkannya menjadi keputusan kebijakan.
Kerja Politik
Di sinilah politik bekerja, ia menentukan apa yang diprioritaskan, kapan kebijakan dikeluarkan, dan bagaimana ia dikemas. Kemudian, di sinilah jugalah pentingnya memahami bahwa kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya teknokratis. Kebijakan selalu bersinggungan dengan kalkulasi politik. Pada akhirnya, setiap kebijakan adalah cermin dari pilihan politik.
Paket stimulus hanyalah satu contoh kecil bagaimana negara menerjemahkan pertimbangan politik menjadi keputusan konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat
Namun politik bukanlah musuh kebijakan. Ia justru bagian tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan publik. Politik menyediakan ruang perdebatan, kritik, dan koreksi. Tanpa politik, kebijakan bisa saja menjadi kaku dan jauh dari realitas sosial. Melalui proses politik, berbagai kepentingan bisa diakomodasi, pun meskipun tidak semuanya terpuaskan.
Di sisi lain, publik seringkali menilai kebijakan hanya dari dampaknya yang langsung terasa. Contoh lain, ketika harga naik, ketika aturan berubah, ketika layanan publik mengalami penyesuaian, reaksi spontan muncul. Itu wajar. Tetapi jarang kita bertanya: bagaimana proses politik di balik keputusan itu? Siapa yang mendorongnya? Siapa yang menolaknya? Argumen apa yang dipakai?
Dari pertanyaan itu, kualitas tata kelola negara sejatinya bukan dilihat dari seberapa hebat kebijakan yang dihadirkan, tetapi dari seberapa terbuka proses politik melahirkan kebijakan, dan seberapa jelas pemerintah menjelaskan alasan di balik pilihannya.
Ketika pemerintah menjabarkan argumentasi kebijakan secara transparan—baik dari sisi data, proyeksi manfaat, maupun risiko—kepercayaan publik cenderung lebih terjaga. Sebaliknya, ketika proses politik terasa tertutup dan penjelasan kebijakan minim, ruang kecurigaan akan melebar. Kebijakan mudah dicurigai sebagai hasil kompromi elite atau transaksi kepentingan. Di titik ini, jarak antara negara dan masyarakat semakin lebar.
Dilema Lain
Namun ada dilema yang selalu menyertai hubungan politik dan kebijakan. Misal, jika kebijakan terlalu tunduk pada tekanan politik jangka pendek, dukungan pelaksanaan kebijakan tentu lebih besar. Sebab pemerintah tentu enggan mengambil kebijakan yang minim keterlibatan stakeholders. Di sisi lain, jika kebijakan mengabaikan sensitivitas politik, risiko resistensi publik dan instabilitas sosial juga meningkat.
Karena itu, tantangannya bukan memisahkan politik dari kebijakan. Itu mustahil. Tantangannya adalah bagaimana memastikan proses politik tetap produktif dalam melahirkan kebijakan yang rasional dan berpihak pada kepentingan luas. Politik harus menjadi ruang deliberasi yang sehat, bukan sekadar arena transaksi.
Rakyat Bukan Penonton
Pada akhirnya, membaca kebijakan publik berarti membaca politik di baliknya. Setiap pasal dalam kebijakan, setiap angka dalam anggaran, setiap program prioritas pemerintah adalah hasil dari pilihan-pilihan politik. Pilihan itu menentukan arah pembangunan, distribusi sumber daya, dan masa depan masyarakat.
Sebagai warga, kita mungkin tidak selalu terlibat langsung dalam perdebatan di ruang rapat. Tetapi kita selalu menjadi pihak yang terdampak. Karena itu, memahami hubungan antara politik dan kebijakan bukan sekadar wacana akademik. Ia adalah kebutuhan agar kita tidak hanya menjadi penonton, melainkan warga yang kritis dan sadar terhadap arah keputusan negara.
Di balik setiap kebijakan, selalu ada cerita tentang kekuasaan, kompromi, dan pilihan. Dan disanalah politik bekerja, menentukan bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi juga siapa yang akan merasakan dampaknya.
Opini Oleh:
Vincensius Soma Ferrer, S.A.N., M.Si.
Dosen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Pakar Politik dan Kebijakan Publik
