Jakarta (Lampost.co) – Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan upah minimum tahun 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.
Kemudian Tito meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi karena hanya tersisa waktu sekitar tujuh hari.
“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral. Paling lambat tanggal 24 Desember,” kata Tito, Rabu, 17 Desember 2025.
Hal itu tersampaikan Mendagri saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026. Kegiatan tergelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Selanjutnya Tito menegaskan gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Kemudian selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP 2026. Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK. “Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota. Dan upah minimum sektoral kabupaten (atau kota), tapi ‘dapat’,” ujarnya.
Dewan Pengupahan
Selanjutnya Mendagri menerangkan bahwa penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.
“Nilai alfa itu tertentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi, nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.
Kemudian ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan. Yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.
Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha menjadi kunci. Ini agar keputusan yang terambil dapat terterima seluruh pihak.
Selanjutnya Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Ini untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan pada masing-masing daerah.
Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan masyarakat. Terakhir, Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum seluruh provinsi.
“Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tuturnya.
