Jakarta (Lampost.co)–Perlu dukungan konsisten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan peserta didik sekolah kejuruan agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha. Hal itu Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat katakan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 April 2025.
“Berbagai langkah harus segera diambil dengan dukungan pihak-pihak terkait untuk memastikan para peserta didik di sekolah-sekolah kejuruan dapat menjawab permintaan pasar kerja,” katanya.
Pekan lalu, Kemendikdasmen berkolaborasi bersama Kemenaker dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI/BP2MI). Hal ini guna meningkatkan kompetensi pendidik maupun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Baca Juga: 3,41 Persen Lulusan SMK Menganggur
Langkah tersebut untuk mengatasi permasalahan serius di sektor ketenagakerjaan Indonesia karena dari total 7,5 juta pengangguran di Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan lulusan SMA dan SMK, sementara 2,5 juta orang lainnya adalah lulusan SMP.
Sementara itu data BP2MI menunjukkan terdapat sekitar 5,2 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Rinciannya 57,3% bekerja di sektor informal dan 70% di antaranya adalah perempuan dengan pendidikan rata-rata SD-SMP.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera disikapi dengan langkah-langkah nyata untuk mengatasinya.
Kerja sama antarkementerian terkait yang telah telaksana, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar terrealisasikan dengan baik dan terukur.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, peningkatan kompetensi pengajar dan peserta didik sekolah kejuruan, serta link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan semua pihak.
Di tengah persaingan global yang semakin ketat saat ini, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sistem pendidikan kita harus mampu melahirkan sdm nasional berkompetensi dan berdaya saing.
Rerie berharap, kolaborasi kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat terus diwujudkan. Ini agar kita mampu menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
