Jakarta (Lampost.co) — Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran menuai sejumlah keluhan. Program itu memiliki alokasi anggaran Rp71 triliun dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025, mulai dari balita, pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Namun, penerapan program itu ternyata belum sepenuhnya menyebar di seluruh provinsi Indonesia hingga hari kedua pelaksanaan. Hal itu dengan berbagai tantangan di lapangan yang menarik perhatian publik.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut program MBG akan menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Tahap awalnya akan berlangsung di 190 titik pada 26 provinsi yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan.
“Sementara program ini bisa menjangkau tiga juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025,” ujar Hasan, Minggu (5/1).
Di antaranya di DKI Jakarta baru terdapat 41 sekolah yang mendapatkan suplai makanan dari empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menargetkan tambahan 13 SPPG hingga Januari 2025 sehingga mencapai 17 SPPG. DKI Jakarta merencanakan memiliki 153 SPPG tahun ini.
Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum memulai pelaksanaan program pada Senin (6/1) karena persiapan yang belum selesai.
Komandan Kodim 0732/Sleman, Letkol Inf Mohammad Zainollah, memastikan DIY baru akan melaksanakan program ini pada 13 Januari 2025.
Susu Bukan Menu Wajib
Hasan Nasbi melanjutkan susu tidak wajib dalam menu harian MBG. Sebab, ketersediaan suplai susu yang belum merata di seluruh daerah. Namun, susu akan tersedia minimal sekali dalam sepekan.
“Terpenting kebutuhan gizi terpenuhi dari makanan utama. Susu tidak harus ada setiap hari,” katanya.
Menu makanan dalam program ini bervariasi setiap harinya. Contohnya:
- Hari pertama: Nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis, dan jeruk.
- Hari kedua: Nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu UHT 115 ml, serta pisang.
Sistem Reimburse Mitra Penyedia
Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa di Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadi, mengatakan mitra penyedia makanan menggunakan sistem modal pribadi terlebih dulu.
Kemudian pembayarannya dengan sistem reimburse Badan Gizi Nasional (BGN). “Food cost per porsi Rp10.000. Kami modal dulu nanti diganti mingguan dari BGN,” ujarnya.
Keluhan Rasa Hambar
Meski begitu, program MBG menghadapi kritik dari beberapa siswa terkait rasa makanan. Seorang siswa di Palembang berharap menu ayam goreng lebih sering tersajikan dalam paket makanan.
Kemudian banyak siswa SDN Slipi 15 Jakarta Barat, tidak menghabiskan makanannya terutama sayuran. “Bayamnya hambar, kurang garam,” keluh seorang siswa SMP 1 Barunawati Jakarta.
