Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki awal abad ke-21. Para akademisi bidang ilmu politik mulai meragukan optimisme akan penguatan demokrasi yang tumbuh pada akhir abad ke-20. Hal ini terbukti lewat gerakan reformasi Indonesia pada 1998 yang proses transisinya justru tidak jelas seiring berjalannya waktu.
.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor bahkan mengatakan. Pada beberapa kasus, yang terjadi justru pembalikan demokrasi menjadi non-demokrasi. Untuk Indonesia sendiri, ia menilai saat ini berada pada persimpangan antara demokrasi dan otoritarian.
.
“Yang terjadi pada Indonesia ini adalah bukan transisi menuju demokrasi. Tapi bentuk baru in between, antara authoritarian (otoritarian) dan demokrasi,” ujarnya dalam diskusi berjatuk The Future of indonesian Demoracy di Erasmus Huis, Jakarta, Rabu, 17 April 2024.
Menurut Firman, kondisi yang terjadi pada Indonesia saat ini dapat terjelaskan lewat konsep competitive authoritarianism atau otoritarianisme kompetitif. Kemudian post-democracy atau pascademokrasi.
.
Ia menjelaskan, competitive authoritarianism menjelaskan fenomena sistem yang tidak sepenuhnya otoritarian mengingat masih berlangsungnya kompetisi pemilu. Namun, demokrasi yang ada dalam kondisi tersebut juga tidak dapat berjalan baik karena kompetisinya manipulasi oleh rezim.
.
“iI happens now. Jadi kita seolah-olah demokrasi, tapi sebetulnya secara substansi we are in between antara demokrasi dan otoritarian,” jelas Firman.
.
Oleh karena itu, dalam competitive authoritarianism, demokrasi prosedural banyak yang terlanggar dan terbuat hanya untuk menguntungkan penguasa.
.
Oligarki
.
Sementara itu, kondisi pascademokrasi adalah model politik yang terkerjakan oleh creme de la creme yang dalam hal ini elites of the elites alias elitenya elite. Dengan kata lain, Firman menyebut Indonesia saat ini sudah dikangkangi oleh oligarki sebagai sumber pendanaan. Sedangkan pelaksananya adalah partai politik.
.
Pascademokrasi sendiri dapat tergambarkan dengan beberapa karakter. Pertama, masyarakat tidak peduli dengan kondisi politik yang terjadi. Baginya, itu dapat menjelaskan alasan mengapa Prabowo Subianto dapat memenangi kontestasi Pilpres 2024.
.
“Kedua, adanya mentality populism. Tidak hanya Boris Johnson, (Donald) Trump, (Narendra) Modi, (Recep Tayyip) Erdogan, tapi juga jangan-jangan Prabowo, Jokowi dengan bansos, makan siang gratis adalah bentuk lain dari populism,” terangnya
