Bandar Lampung (Lampost.co) – Seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah lebih mengintervensi daerah kategori rawan tinggi Pilkada 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut tersampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin.
Kemudian Afif mengatakan, daerah dengan rawan tinggi justru harus lebih menjadi perhatian sebagai upaya pencegahannya. “Ketika provinsi A kategori sangat rawan, oke. Tapi bagaimana kita intervensi kebijakan untuk kemudian mengantisipasi kerawanan yang paling tinggi itu biar tidak terjadi.,” kata Afif saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Kemudian jika seluruh pemangku kepentingan hanya berfokus pada rawannya saja. Afif khawatir hal itu membuat daerah tersebut makin rawan saat menggelar tahapan Pilkada 2024. Oleh karenanya, semakin rawan suatu daerah. Maka intervensi pencegahannya harus lebih digencarkan.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/lampung-masuk-kategori-rawan-sedang-pilkada/
“Kita maksimalkan (upaya pencegahannya) agar kerawanan yang sangat itu malah kemudian menjadi terantisipasi.” katanya.
Selanjutnya ia memprediksi kerawanan saat pilkada dimulai pada tahap pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Peta kerawanan Pilkada 2024 yang terluncurkan Bawaslu mengkategorikan 5 provinsi dan 84 kabupaten/kota sebagai rawan tinggi.
Pemetaan kerawanan berdasarkan pada 27 indikator yang terbagi dalam 4 dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan, kontestasi, dan partisipasi.
Sementara lima provinsi rawan tinggi saat Pilkada 2024, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian 28 provinsi lainnya masuk kategorikan rawan sedang. Sedangkan 4 provinsi masuk kategori rawan rendah, yaitu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Tengah.
