Bandar Lampung (Lampost.co) – Relawan yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 wajib melaporkan dana kampanye. Apalagi yang terpakai selama ikut berkampanye. Hal tersebut tersampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Kholid.
.
Aturan itu tertuang dalam rancangan peraturan KPU untuk pilkada 2024 ini. Isu terkait transparansi dana kampanye yang bersumber di luar pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada memang sudah lama tersampaikan.
.
Namun, kata Idham, tahun ini KPU serius untuk mengatur terkait sumber dana kampanye. Apalagi yang bersumber dari relawan dan semua relawan yang terlibat wajib mendaftarkan diri kepada KPU.
.
Baca Juga : https://lampost.co/lamban-pilkada/nasdem-dukung-rahmad-mirzani-djausal-di-pilkada-lampung/
.
“Isu voluntarisme ini adalah isu yang penting dalam perkembangan demokrasi elektoral Indonesia. Sehingga menjadi penting bagi kami untuk mengaturnya. Karena kalau bicara dengan kegiatan relawan dalam kegiatan kampanye itu saya melihat hampir sama dengan yang dengan tim kampanye,” ucap Idham di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
.
Kemudian Idham juga menyadari bahwa isu mengenai kewajiban laporan dana kampanye oleh para relawan merupakan isu lama. Hal itu yang pernah tersampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada bulan Juli 2016.
.
“Memang dari sisi regulasi UU Pilkada. Belum secara eksplisit mengatur hal tersebut tetapi kami sebagai regulator. Kami memiliki kewenangan untuk mencoba mengatur hal tersebut,” jelasnya.
.
PKPU
.
Selain itu, Idham juga menyampaikan dalam rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye., pasal 12 ayat 1 ayat 2 serta ayat 3, telah teratur keberadaan relawan kampanye. Sehingga menurutnya, relawan kampanye tersebut juga harus terdaftarkan.
“Harus terdaftarkan kepada KPU daerah tempat relawan tersebut akan melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan kampanye. Dan berkenaan dengan hal tersebut, nanti akan tertuang dalam aturan petunjuk teknis dan formnya juga. Jadi memang itu harus teratur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya,” jelas Idham.
.
“Karena siapapun yang melakukan kegiatan kampanye itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Pemberitahuannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.
.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi juga tengah melakukan proses persidangan uji materi dengan No. 59/PPU/XXII/2024 terkait dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan keterlibatan relawan dalam kampanye maupun kegiatan pelaksanaan pilkada.
