Nomor 7 Tahun 2017 Archives ·

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Revisi UU Merujuk Putusan MK soal “Presidential Threshold”

02/01/2025

Jakarta (Lampost.co) – Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Foto Kampanye Pemilu Tak Boleh Direkayasa Berlebihan dengan AI

byTriyadi Isworoand1 others

02/01/2025

Jakarta (Lampost.co) - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa foto atau gambar dalam kampanye pemilihan umum tidak boleh merekayasa atau memanipulasinya. ...

Sidang Pleno Khusus dengan Agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.

Sepanjang 2024, Banding UU Pilkada dan Pemilu Mendominasi di MK

byTriyadi Isworoand1 others

02/01/2025

Jakarta (Lampost.co) -- Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor. 7 ...

Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

byTriyadi Isworoand1 others

02/01/2025

Jakarta (Lampost.co) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold ...

Suasana sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa/aa.

Mahkamah Konstitusi Hapus “Presidential Threshold” di UU Pemilu

byTriyadi Isworoand1 others

02/01/2025

Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden ...