GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan kepemimpinan inspiratif melalui serangkaian kebijakan progresif usai terpilih pada Pilkada 2024 dan dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Baru sebulan lebih sedikit menjabat, langkah-langkahnya tidak hanya mencerminkan keteladanan dalam efisiensi anggaran. Tetapi juga kepedulian mendalam terhadap lingkungan dan pendidikan.
Dalam upaya efisiensi anggaran, Dedi Mulyadi memangkas anggaran perjalanan dinas, menolak pengadaan baju dinas baru dengan memilih menjahit sendiri, serta menggunakan mobil pribadi untuk operasional menggantikan mobil dinas. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran penghematan anggaran seharusnya dimulai dari pemimpin, memberikan contoh nyata bagi jajaran pemerintahan lainnya.
Di sektor pendidikan, Dedi Mulyadi melarang sekolah, terutama sekolah negeri, menahan ijazah siswa yang belum melunasi SPP.
Ia juga berencana mempekerjakan konsultan administrasi keuangan di sekolah-sekolah agar kepala sekolah dan guru dapat lebih fokus pada pendidikan dan pembelajaran tanpa terbebani urusan administrasi yang kompleks. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan tenaga pendidik dapat menjalankan peran utamanya secara optimal.
Selain itu, ia melarang sekolah mengadakan studi tur yang tidak relevan dengan kurikulum. Hal ini menjadi sebuah kebijakan yang kemudian teradopsi kepala daerah lain di Indonesia. Ia juga berencana menerapkan pendidikan karakter lingkungan yang sesuai keunggulan khas tiap daerah di Jawa Barat. Harapannya generasi muda memiliki keahlian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepedulian lingkungan juga menjadi prioritas utama. Dedi Mulyadi terjun langsung membersihkan sungai dari sampah dan membongkar tempat wisata pelanggar aturan serta menyebabkan banjir.
Ia mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat tobat ekologi guna mencegah bencana alam seperti banjir besar yang terjadi baru-baru ini. Dedi menekankan pentingnya perubahan tata ruang, termasuk memperluas ruang hijau yang semakin menyempit, sebagai langkah strategis mengatasi banjir.
Gebrakan berani Dedi Mulyadi ini sejatinya adalah perwujudan tanggung jawab konstitusional seorang kepala daerah. Menurut UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tugas termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menjaga ketertiban umum, serta mengelola keuangan daerah dengan efisien dan transparan. Selain itu, kepala daerah juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya.
Gebrakan Dedi Mulyadi selaras dengan amanat konstitusi. Ia berani mengambil keputusan tidak populis di kalangan pejabat tetapi sangat berpihak kepada masyarakat. Efisiensi anggaran, kebijakan pendidikan yang adil, dan penanganan lingkungan yang tegas adalah langkah nyata menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Manakala berbagai langkahnya menjadi viral di jagad media, itu adalah bonus dari publik yang mengapresiasi sepak terjangnya sebagai pemimpin.
Apa yang dilakukan Dedi Mulyadi patut menjadi inspirasi kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Banyak persoalan di daerah memerlukan kebijakan progresif dan cepat tanggap. Tugas seorang pemimpin bukan sekadar membuat kebijakan, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Kepala daerah harus berani memangkas anggaran tidak esensial, mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta mengambil tindakan konkret menanggulangi permasalahan di lapangan.
Dedi Mulyadi telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kini, giliran kepala daerah di Lampung untuk berani mengambil kebijakan progresif yang benar-benar menajdi kebutuhan masyarakat. Jangan sungkan untuk amati, tiru dan modifikasi (ATM) jika itu baik untuk rakyat. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal cakap retorika, piawai membangun citra, tetapi keberanian untuk melakukan gebrakan nyata di lapangan.
