Sukadana (Lampost co)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.
Acara tersebut berlangsung di ruang sidang KH Ahmad Hanafiah, Selasa 4 Maret 2025. Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, memimpin rapat didampingi para wakil ketua dan Sekwan M Noer Al-Syarif. Serta hadir Forkopimda, sekda, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan instansi terkait.
Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah menuturkan di kepemimpinan 5 tahun ke depan ini harapannya dapat membawa Lampung Timur ke arah lebih baik.
“Saya berharap kepemimpinan 5 tahun ke depan ini Lampung Timur dapat lebih baik lagi,” ujar Rida.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah dalam pidatonya mengatakan saat ini tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika global dan nasional tidaklah ringan.
Ela menambahkan stabilitas politik dan ekonomi global saat ini dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. “Yang pada akhirnya akan berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan daerah kita,” jelasnya.
Selain itu, tekanan efisiensi APBN yang terlaksanakan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menurutnya dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa program pembangunan daerah yang telah terencanakan.
“Maka dari itu melihat kondisi kini, pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif dalam memastikan belanja pelayanan publik,” sambungnya.
Ela menekankan agar pelayanan publik bisa menjadi prioritas. “Dengan kondisi saat ini, ketergantungan fiskal relatif tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.Tentu saja kita harus mampu kreatif dan inovatif memastikan bahwa belanja pelayanan publik dapat terus berjalan optimal,” tandas Ela.
Dalam beberapa hari ke depan, pihak pemerintah akan merestrukturisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah demi memenuhi berbagai program prioritas pelayanan publik.
“Bersinergi dengan program prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini perlu agar di tengah keterbatasan fiskal, program pelayanan publik prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat tetap dapat berjalan dan berdampak positif terhadap perekonomian dan kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.
