Bandar Lampung (Lampost.co)– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengeluhkan minimnya kontribusi sejumlah perusahaan BUMN terhadap Provinsi Lampung. Padahal, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengurus sekitar 9,4 juta penduduk.
Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa Provinsi Lampung tidak memiliki areal tambang skala besar, berbeda dengan provinsi lain yang menerima dana bagi hasil (DBH) tambang hingga mencapai Rp200 miliar.
Baca juga: Pelindo Panjang Klarifikasi Tidak Ada Penutupan Drainase dan Tegaskan Support Penanganan Banjir
Menurut Mirza ada salah satu BUMN di bidang pertambangan yang hanya melewati Lampung dari Sumatra Selatan menuju Pulau Jawa.
“Tambang kami tidak ada satu persen pun, hanya menjadi lintasan. Perusahaan itu, 27 juta ton keluar lewat pelabuhan. Tapi kami tidak menerima sepersen pun, hanya dapat CSR saja,” ujar Mirza dalam agenda RDP bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri.
Selain itu, Mirza juga mengeluhkan minimnya kontribusi pada perusahaan sektor pelabuhan terhadap Provinsi Lampung.
“Pelabuhan itu ada 40 juta warga dari Jawa ke Lampung dan dari Lampung ke Sumatra menggunakan pelabuhan. Tetapi rakyat Lampung tidak menerima apa-apa karena perusahaan pelabuhan yang mengelolanya. Begitu juga pelabuhan lain untuk impor, kami tidak mendapat apa-apa,” katanya.
Mirza menyoroti banyaknya aktivitas ekonomi BUMN yang tidak memberikan kompensasi kepada Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota.
“Padahal, pemerintah daerah, yakni wali kota dan bupati, tetap harus melayani masyarakat. Ketika anggaran tidak mencukupi, bupati dan wali kota yang menanggung risikonya lebih dulu,” ujarnya.
Rasio APBD Terendah Se-Sumatra
Gubernur Lampung juga menyampaikan keluhan mengenai total APBD Provinsi Lampung dan kabupaten/kota yang hanya mencapai Rp32 triliun. Ia mengatakan bahwa rasio APBD terhadap jumlah penduduk di Lampung merupakan yang terendah di Sumatra.
“Sebanyak 10 sampai 11 kabupaten/kota memiliki PAD di bawah 10 persen, bahkan ada yang hanya 3 persen,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa belanja pegawai di Provinsi Lampung sangat tinggi. Menurutnya, ada satu kabupaten yang mengalokasikan hingga 80 persen APBD-nya hanya untuk belanja pegawai.
“Jadi saat ini, kabupaten di Lampung mengandalkan DAK dan DAU. Teknik bupati adalah menggunakan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan DAK untuk pembangunan fisik. Namun, karena DAK mengalami efisiensi, kabupaten tidak bisa melakukan pembangunan,” jelasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
