Pemerintah Geser Anggaran yang Tak Terserap Optimal

Jakarta (Lampost.co) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap isi rapat mendadak di Wisma Danantara, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas sinkronisasi kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto dan memastikan jadwal pelaksanaannya.

“Pertemuan ini hanya menentukan waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan program yang bisa jalan tahun ini maupun tahun depan,” kata Purbaya selepas makan siang di Kompleks DJP Jakarta Selatan.

Menurutnya, seluruh program kini lebih jelas dibanding pembahasan sebelumnya. Ia bahkan menilai semua masuk kategori aman dan siap dijalankan. Paket stimulus tidak memakai tambahan anggaran baru.

Pemerintah hanya menggeser pos belanja dari anggaran yang tidak terserap optimal. “Kalau ada anggaran di tempat yang tidak bisa belanja, saya akan geser ke program paket ekonomi,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan insentif terbaru dengan format “8+4+5”. Ada tambahan bantuan berupa minyak goreng Minyakita dua liter per bulan untuk Oktober–November 2025. Bantuan ini untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, bersamaan dengan distribusi beras 10 kilogram.

Dia optimistis paket ekonomi tersebut mampu menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Sebab, fokus utama pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan sektor riil. “Program ini bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di level 5,2 persen pada 2025,” tutupnya.

8 Program Akselerasi 2025

1. Program magang untuk fresh graduate maksimal 1 tahun.
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata.
3. Bantuan pangan Oktober–November 2025.
4. Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Padat karya tunai Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian PU Rp3,5 triliun.
7. Program deregulasi melalui implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025.
8. Program perkotaan di DKI Jakarta, termasuk perbaikan permukiman dan platform pemasaran UMKM.

4 Program Dilanjutkan 2026

1. Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata.
3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya.
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua pekerja BPU.

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Replanting di perkebunan rakyat.
3. Kampung Nelayan Merah Putih.
4. Revitalisasi tambak Pantura.
5. Modernisasi kapal nelayan.