Belem (Lampost.co) — Komitmen iklim Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 Brasil tertinggal jauh dari negara lain. Koordinator Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki), Torry Kuswardono, menyampaikan hal itu dan menilai Indonesia belum menunjukkan keberanian dalam menekan krisis iklim global.
Poin Penting:
-
Indonesia absen dari inisiatif global penghentian energi fosil.
-
Greenpeace menilai Indonesia mampu berperan lebih besar.
-
Negara lain sudah menekan penghapusan fosil dan perlindungan hutan.
Menurut Torry, lebih dari 80 negara aktif mendorong Global Mutirao, yaitu kerangka kerja global untuk menghentikan penggunaan energi fosil melalui fossil fuel phase out roadmap. Namun, Indonesia justru absen dari inisiatif penting tersebut. Karena itu, ia menilai diplomasi iklim Indonesia gagal mengikuti arah transformasi energi dunia.
Minim Rencana Kerja Kehutanan
Selain itu, Torry mengungkap pemerintah juga minim bicara soal rencana kerja kehutanan untuk mengakhiri deforestasi. Padahal, dua sektor tersebut menjadi kunci utama pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.
Baca juga: Sekjen PBB Serukan Transisi Energi Adil dalam Negosiasi COP30 Brasil
“Komitmen iklim Indonesia tertinggal jauh dari negara kepulauan kecil dalam AOSIS. Bahkan Kolombia, yang masih bergantung pada energi fosil, sudah mendorong transisi energi yang lebih tegas,” ujar Torry, Jumat, 21 November 2025.
Indonesia Fokus Kepentingan Bisnis Karbon
Torry juga menilai Indonesia tidak menyiapkan proposal kuat untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Sebaliknya, Indonesia justru mengedepankan proposal bisnis karbon yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Menurutnya, negara kepulauan kecil tampil jauh lebih progresif karena menyadari ancaman langsung dari kenaikan permukaan laut. Karena itu, mereka mendorong penghapusan energi fosil secara total dan percepatan transisi energi bersih.
“Indonesia hanya fokus pada bisnis karbon. Ini mengecewakan karena dunia butuh komitmen nyata, bukan kepentingan bisnis elite,” katanya.
Indonesia Bisa Berperan Lebih Besar
Sementara itu, Ketua Tim Politik untuk Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menilai Indonesia sebenarnya mampu mengambil peran strategis di COP30. Ia mencontohkan keterlibatan Indonesia dalam negosiasi terkait skema tukar guling karbon, yang menunjukkan kapasitas diplomasi Indonesia cukup kuat.
Namun, Rayhan menyayangkan absennya Indonesia dalam pembahasan kunci yang menyangkut solusi nyata, seperti penghapusan bahan bakar fosil dan penghentian deforestasi. Padahal, kedua agenda itu menjadi isu utama dalam upaya menekan krisis iklim global.
“Peran Indonesia kuat dalam negosiasi teknis. Namun, peran itu tidak terlihat saat dunia membutuhkan posisi tegas terkait solusi nyata,” ujar Rayhan.
Ia juga menilai Indonesia dapat memperkuat posisi jika lebih melibatkan masyarakat sipil dalam merumuskan strategi iklim. Dia menilai partisipasi publik mampu menekan pemerintah agar mengambil langkah lebih progresif dalam transisi energi dan tata kelola hutan.
“Indonesia bisa mengajak masyarakat sipil untuk memperkuat aksi iklim nyata. Langkah ini penting karena kebijakan iklim membutuhkan dukungan luas,” katanya.
Konteks COP30 Brasil
COP30 Brasil berlangsung di Belem, wilayah Amazon yang memainkan peran penting dalam stabilitas iklim global. Karena itu, berbagai negara menekankan penghapusan energi fosil, pendanaan iklim, serta perlindungan kawasan hutan sebagai agenda utama.
Namun, aktivis menilai Indonesia belum menunjukkan kepemimpinan dalam agenda global tersebut.
