Sukadana (lampost.co)–Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Selasa pagi, 13 Januari 2026. Massa melakukan aksi long march menuju kantor Balai TNWK guna menuntut penyelesaian konflik gajah yang tak kunjung usai.
Dalam aksinya, warga membawa sejumlah poster berisi desakan untuk melindungi lahan pertanian mereka dari serbuan gajah liar. Selain itu, massa juga mengusung foto almarhum Kepala Desa Braja Asri, Darusman, sebagai simbol duka mendalam.
Darusman tewas akibat amukan gajah liar saat berupaya menggiring satwa tersebut keluar dari ladang warga pada akhir Desember 2025. Peristiwa tragis inilah yang memicu kemarahan warga hingga menuntut keadilan serta perlindungan nyata dari pemerintah.
“Kami ke sini meminta keadilan karena tanaman pertanian kami hancur dirusak gajah,” ujar Budi, salah satu orator aksi.
Para pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa konflik antara satwa dan manusia di wilayah tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Mereka merasa lelah karena terus-menerus menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kehilangan nyawa orang terdekat.
“Kami lahir di tengah konflik ini. Orang tua kami jadi korban, sekarang kepala desa kami juga jadi korban,” teriak orator lainnya.
Massa mendesak pihak Balai TNWK untuk segera menghentikan masuknya gajah ke pemukiman mulai malam ini juga. Masyarakat merasa fungsi konservasi taman nasional gagal jika harus mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan penduduk desa penyangga.
Guna menjaga situasi tetap kondusif, aparat Polres Lampung Timur dan Kodim 0429 bersiaga mengamankan jalannya aksi. Petugas memastikan aspirasi warga dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, mengapresiasi sikap kooperatif para peserta aksi yang tetap tertib saat berorasi. Ia mempersilakan warga menyampaikan keluh kesah mereka selama proses penyampaian aspirasi berlangsung damai.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan warga masih melakukan audiensi dengan pihak Balai TNWK. Masyarakat berharap ada kebijakan konkret yang mampu menjamin keamanan ladang dan nyawa mereka ke depannya. (ANT)
