Bandar Lampung (lampost.co)–Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar komit mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi lintas sektoral pusat dan daerah menjadi kunci utama agar MBG memberikan manfaat bagi penerima.
DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal. Tujuannya agar penyaluran makanan menjangkau kelompok sasaran secara merata tanpa menyimpang dari aturan.
“DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai aturan. Dan menjangkau kelompok sasaran secara merata,” tegas Giri pada Rabu, 25 Februari 2026.
Ia juga memberikan catatan khusus terkait standar kualitas dan keamanan pangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota wajib memastikan makanan yang tersaji benar-benar higienis demi mengoptimalkan kualitas kesehatan generasi muda.
Dampak Kesehatan
Dalam rapat konsolidasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada penurunan angka stunting dan malnutrisi. Program ini dirancang sebagai penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan aktif pelaku usaha lokal.
UMKM, petani, dan peternak di Lampung akan menjadi pemasok utama bahan pangan. Skema ini diharapkan menciptakan perputaran uang di tingkat akar rumput sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui koordinasi yang semakin solid, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis Program MBG mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas ekonomi daerah. (ANT)
