Jakarta 9lampost.co) – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari sepekan setelah Lebaran 2026. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, mendukung langkah efisiensi energi ini dengan catatan khusus. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menghambat pergerakan ekonomi nasional secara luas.
Poin Penting
- Wakil Ketua MPR mendukung WFH satu hari sepekan pasca-Lebaran 2026.
- Pemerintah fokus pada penghematan BBM nasional akibat konflik Timur Tengah.
- Eddy Soeparno mewanti-wanti agar WFH tidak memperlambat roda ekonomi.
- Sektor industri dan manufaktur harus tetap beroperasi secara fisik.
- Penghematan bensin diprediksi meningkat jika sektor sekolah ikut terlibat.
Menurut Eddy, WFH efektif mengurangi mobilitas masyarakat dan menghemat konsumsi BBM nasional secara signifikan. Namun, pemerintah harus tetap waspada terhadap potensi penurunan perputaran uang di masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan teknis yang matang sangat diperlukan agar produktivitas tetap terjaga.
Sektor Industri Harus Tetap Beroperasi
Eddy menegaskan bahwa sektor industri dan manufaktur sebaiknya tidak mengikuti skema kerja dari rumah. Sebab, kedua sektor ini merupakan penggerak utama roda ekonomi Indonesia saat ini.
“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur tetap beroperasi,” ucap Eddy.
Selain itu, ia menilai penghematan BBM akan semakin besar jika sektor pendidikan juga ikut berpartisipasi. Eddy menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu menekan konsumsi energi nasional. “Kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat,” tambah Eddy.
Respons Terhadap Krisis Energi Global
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan WFH ini bertujuan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Situasi konflik di Timur Tengah saat ini memang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan skema ini bagi ASN dan memberikan imbauan kepada sektor swasta. Kebijakan ini hanya berlaku satu hari dalam sepekan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik demi keamanan energi dalam negeri.
