Moskwa (Lampost.co)—Partai sayap kiri Prancis, France Unbowed, Sabtu (31/8/2024), mengajukan langkah memakzulkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Hal itu terjadi setelah sang Kepala Negara menolak pencalonan Lucie Castets dari koalisi sayap kiri sebagai perdana menteri.
“Rancangan resolusi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Republik, sesuai dengan Pasal 68 Konstitusi, telah dikirim ke para anggota Parlemen hari ini untuk ditandatangani bersama,” ujar Mathilde Panot, pemimpin fraksi France Unbowed di parlemen, pada X.
France Unbowed mengecam Macron karena menolak pilihan partai itu untuk jabatan perdana menteri. Padahal koalisi sayap kiri memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen pada Juli.
Berdasarkan Pasal 68, presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya jika terjadi pelanggaran tugas yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pelaksanaan mandat presiden.
France Unbowed memiliki cukup kursi untuk memulai prosedur tersebut. Akan tetapi, untuk mengegolkannya perlu persetujuan dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen.
Macron pada Agustus bertemu dengan fraksi-fraksi di parlemen serta para pemimpin partai dalam upaya menegosiasikan pemerintahan baru. Hal itu terjadi setelah pemilu menghasilkan parlemen tanpa kelompok yang meraih suara mayoritas.
Presiden Prancis itu mengesampingkan New Popular Front, koalisi sayap kiri yang memperoleh 182 dari 577 kursi parlemen, dari pembicaraan tersebut. Dia beralasan kekhawatiran mengenai “stabilitas institusional”.
