Jakarta (Lampost.co): Koalisi besar yang terdiri dari banyak partai politik mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
“Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat. Maka, semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik di Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa, 10 September 2024.
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya mendapat pengelolaan segelintir orang. Sumber daya itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Untuk membongkarnya, perlu penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang oleh kandidat harus ada pemahaman mendalam.
“Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Laporan dana kampanye Rp10 miliar, tapi kalau melihat ke lapangan itu sampai triliunan,” terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemerintahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik.
