Bandar Lampung (Lampost.co) — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II mencatat, pada tahun 2024 ini terdapat empat laporan baik dari masyarakat ataupun temuan sendiri.
Kepala KPPU Kantor Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, laporan yang pihaknya terima meliputi satu laporan perkara tender, dua laporan perkara non tender, dan satu laporan perkara kemitraan.
“Untuk tender terkait dengan pembangunan rumah sakit di Unila dan yang non tender adalah distribusi pupuk. Tapi ini tidak naik ke penyidikan karena tidak ditemukan satu alat bukti yang naik ke penyidikan,” katanya, Selasa, 12 November 2024.
Baca Juga:
KPPU Putuskan Kesepakatan Penetapan Harga Penyedia Jasa Depo Peti Kemas
Ia juga menjelaskan pihaknya telah berhasil meningkatkan beberapa laporan maupun perkara inisiatif yang KPPU Kantor Wilayah II inisiasi.
“Di mana yang inisiatif yaitu dugaan pelanggaran Pasal 13 UU 5 Tahun 1999 tentang Tata Niaga Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan dan sedang proses penegakkan hukum,” katanya.
Kemudian penyelidikan awal perkara inisiatif terkait dugaan pelanggaran Pasal 13 UU 5 Tahun 1999 tentang Tata Niaga Komoditas Lada Hitam di Provinsi Lampung dan masih tahap penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti.
“Untuk penyelidikan ada beberapa. Namun rata-rata untuk laporan tender ini di Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Musi Rawas, kemudian pemerintah provinsi juga ada,” ujarnya.
Selanjutnya untuk penyelidikan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera Selatan 1 Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat APBN Tahun Anggaran 2022.
Penyelidikan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat APBN Tahun Anggaran 2023.
“Untuk Lampung penyelidikan dengan Nomor 12-23/DH/KPPU.Lid.I/V/2024 tentang dugaan pelanggaran Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tata Niaga Komoditas Lada Hitam di Provinsi Lampung,” katanya.
