DPRD Lampung Sambut Baik Sinergi Pembiayaan Kreatif untuk Masyarakat

Bandar Lampung (Lampost.co) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyambut baik adanya sinergi pembiayaan dan kolaborasi pembangunan. Terutama antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal ini tesampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti usai menghadiri kegiatan Diseminasi Instrumen Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Kegiatan yang berlangsung pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kamis, 21 Mei 2026 ini sebagai Opsi Pembiayaan Kreatif Provinsi Lampung.

“Program-program dari Kementerian Keuangan ini menarik untuk Provinsi Lampung. Terutama untuk beberapa pembiayaan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat,” katanya.

Kemudian ia mengatakan pembiayaan tersebut harapannya bisa menggeliat ekonomi pada sektor perkebunan. Seperti kelapa, kakao dan sawit serta mengusahakan singkong untuk tercover juga. Ia juga mendorong agar pembiayaan kreatif bisa membantu petani yang membutuhkan modal. Misalnya untuk pembelian bibit, pemeliharaan tanaman, pembelian pupuk dan sebagainya.

“Para petani yang masuk dalam gapoktan atau kelompok/himpunan tani bisa memanfaatkan program dari Kementerian Keuangan ini,” katanya.

Sektor Pariwisata

Selain pertanian dan perkebunan, pembiayaan kreatif ini juga bisa menyentuh sektor pariwisata. Apalagi Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Oleh sebab itu, bantuan hibah atau pembiayaan pemerintah yang tidak memberatkan masyarakat, bisa dimanfaatkan secara baik.

“Sinergi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menumbuhkan perekonomian. Terutama perekonomian masyarakat bawah, baik petani maupun pelaku usaha menengah kebawah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto menyampaikan opsi pembiayaan kreatif ini sebagai sarana sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembiayaan kreatif ini melalui instrumen Special Mission Vehicle (SMV) yang bisa menyalurkan dana pinjaman bahkan dana hibah.

Dukungan alternatif pembiayaan kreatif dari Kementerian Keuangan ini melalui berbagai instrumen pembiayaan negara. Seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF).

“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.