Pemprov Lampung Nilai Pembiayaan Karbon Buka Peluang Ekonomi Sektor Kehutanan

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menilai skema pembiayaan karbon mampu membuka perspektif baru dalam pengelolaan sektor kehutanan sekaligus memperkuat keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan Lampung memiliki posisi strategis. Hal itu karena memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial, serta ekosistem dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Kami ingin Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara lingkungan, ekonomi, dan sosial,” kata Marindo di Bandar Lampung, Jumat, 8 Mei 2026.

Menurut dia, tren global saat ini mendorong berbagai negara beralih menuju ekonomi hijau melalui penghitungan emisi, pengukuran jejak karbon, dan pembangunan sistem perdagangan karbon. Hal itu sebagai bagian dari komitmen menahan laju perubahan iklim.

“Hari ini dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau. Negara-negara mulai menghitung emisi, mengukur jejak karbon, dan membangun sistem perdagangan karbon,” ujarnya.

Marindo menjelaskan skema pembiayaan karbon memberi nilai tambah baru bagi kawasan hutan. Hal itu karena kemampuan menyerap karbon kini dapat bernilai ekonomi apabila seluruh proses berjalan kredibel, terukur, transparan, dan berkelanjutan.

“Dan kemampuan itu dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi, sepanjang prosesnya kredibel, terukur, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan,” katanya.

Ia menambahkan pembangunan proyek karbon memerlukan tahapan panjang mulai dari identifikasi lahan, penyusunan baseline, pengukuran stok karbon, verifikasi, perizinan, hingga penyusunan skema perdagangan karbon.

Tiga Aspek

Menurut dia, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap tiga aspek utama, yakni kepastian regulasi, penguatan perhutanan sosial, dan akses pembiayaan.

“Ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kepastian regulasi, penguatan perhutanan sosial, dan akses pembiayaan. Banyak inisiatif kehutanan yang sebenarnya potensial, tetapi berhenti di tahap gagasan karena terbentur modal awal. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat krusial,” ujarnya.

Marindo berharap koordinasi antarpihak mampu melahirkan gagasan kuat, solusi aplikatif, dan kerja sama yang semakin solid demi mewujudkan sektor kehutanan Lampung yang lestari sekaligus bernilai ekonomi.