Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara terarah dan berkelanjutan hingga 2029.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal di PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Bandar Lampung.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza memaparkan arah pembangunan Lampung yang bertumpu pada tiga misi utama yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kemudian memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
Selanjutnya meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui tata pemerintahan yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret yang telah dirasakan manfaatnya adalah penguatan sektor pertanian berbasis desa, terutama melalui penyediaan mesin dryer.
Menurut Gubernur Mirza, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan harga jual hasil panen, menekan biaya logistik, memperkuat daya tawar petani, sekaligus membuka lapangan kerja di pedesaan.
Ia mengungkapkan, desa-desa yang telah memiliki fasilitas dryer menunjukkan peningkatan harga jagung yang signifikan.
Harga jagung di desa yang memiliki dryer mampu bertahan di kisaran Rp4.000 per kilogram. Sementara desa yang belum memiliki fasilitas tersebut mengalami penurunan harga cukup tajam.
“Tambahan pendapatan petani bisa mencapai sekitar Rp1 juta per hektare hanya karena adanya dryer. Dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Mirza.
Hingga saat ini, Pemprov Lampung telah menyalurkan mesin dryer ke puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit untuk menjangkau seluruh wilayah Lampung.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan fasilitas pupuk organik cair di desa-desa guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Infrastruktur Pendukung
Di sisi lain, Mirza menekankan pentingnya efisiensi logistik dan penguatan infrastruktur pendukung. Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan provinsi agar aktivitas industri dan distribusi hasil pertanian berjalan lancar tanpa merugikan petani.
Tidak hanya fokus pada ekonomi, Pemprov Lampung juga memberi perhatian serius pada isu lingkungan.
Pemerintah daerah merencanakan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir serta degradasi lingkungan akibat deforestasi.
Hingga 2029, Lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta pohon untuk rehabilitasi kawasan hulu. Untuk itu, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menata Lampung secara bersama-sama. Jika ekonomi tumbuh inklusif, SDM kuat, dan lingkungan terjaga, maka tujuan menuju kehidupan yang adil dan berkelanjutan akan tercapai,” kata Mirza.
