Bandar Lampung (Lampost.co) — Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lampung menggelar focuss group discussion (FGD) secara berseri membahas berbagai permasalahan di Lampung. Hasil FDG itu nantinya akan diserahkan kepada gubernur terpilih agar menjadi perhatian dalam menjalankan pemerintahan.
Ketua Umum ICMI Lampung, Prof Yusuf Barusman mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi pembahasan. Seperti pangan, infrastruktur, ekonomi dan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, kemiskinan, hingga sumber daya manusia (SDM).
Topik-topik tersebut pembahasannya secara berseri beberapa waktu ke depan. Kemudian, hasil diskusi itu akan terkumpul dan kami serahkan kepada gubernur terpilih sebagai PR yang harus dikerjakan.
Baca Juga: Milad ke-34, ICMI Way Kanan Luncurkan Buku
“Ini akan kami lakukan secara berseri dan akan kami jadikan 1 dokumen sebagai masukan kepada gubernur terpilih,” ungkapnya usai FDG ketahanan pangan di Gedung Rektorat UBL, Jumat, 10 Januari 2025.
Salah satu permasalahan yang telah terbahas adalah pengan karena menyangkut program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Lampung harus bisa berkontribusi dalam program tersebut.
Menurutnya, Lampung memiliki kemampuan menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Namun menurutnya, peningkatan produksi hasil pertanian di Lampung masih terbuka.
“Yang menjadi masalah adalah inflasi di daerah, sementara kami menyimpulkan ini akibat infrastruktur tidak memadai sehingga mahal dalam proses tata niaganya,” kata dia.
Seri FGD
Dalam FGD itu, ICMI Lampung menghadirkan President of Asian Society Agriculture Economist (ASAE), Prof Bustanul Arifin. Dia menyampaikan, Gubernur Lampung terpilih harus mengumpulkan basis data untuk mengerjakan PR ketahanan pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya menyoroal produksi tapi juga konsumsi. Tugas pemerintah nanti menjamin ketersediaan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga agar masyarakat memiliki daya beli.
“Kita (Lampung) masih tinggi angka kemiskinannya, jadi ketahhanan pangan bukan sekadar soal produksi tapi juga konsumsi,” ujarnya.
Kemudian, gubernur baru harus melakukan penyusunan kelembaan yang tepat. Untuk itu gubernur harus memiliki kepemimpinan yang jelas agar organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana program memahaminya.
