Kalianda (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendorong aparatur sipil negara ikut berinvestasi di pasar modal sebagai langkah memperkuat literasi keuangan di lingkungan ASN.
Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menilai investasi penting untuk membangun pola pikir finansial yang lebih matang. ASN harus mampu mengembangkan pendapatan melalui instrumen yang aman dan legal untuk mendukung keuangan SDM Lampung Selatan.
“ASN harus punya mental kuat. Gaji tidak hanya untuk belanja, tetapi terkelola melalui instrumen yang terukur. Pasar modal memberi peluang bagi ASN untuk naik kelas menjadi pemilik modal,” ujar Supriyanto dalam konteks Keuangan Lampung Selatan.
Pemkab meminta Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia aktif memberi edukasi agar ASN memahami cara berinvestasi dengan benar. Literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pembangunan kualitas aparatur, bukan hanya pembangunan fisik daerah, sangat mendukung Keuangan Lampung Selatan.
“Kegiatan itu membuktikan sinergi Pemkab, OJK, dan BEI. Kami membangun infrastruktur finansial agar ASN semakin siap menghadapi tantangan ekonomi,” kata Supriyanto.
Ia mengajak ASN mengubah cara pandang terhadap pengelolaan keuangan sebagai tanggung jawab profesional.
Kegiatan literasi menjadi momentum bagi ASN Lampung Selatan untuk lebih progresif dalam mengalokasikan pendapatan pada aset jangka panjang. Edukasi juga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi palsu dan layanan ilegal.
Pemkab sebelumnya menggelar sosialisasi product matching, literasi pasar modal, dan fasilitasi pembukaan rekening saham. ASN difasilitasi membuka Single Investor Identification sebagai langkah awal terjun ke pasar modal.
Kecakapan Finansial
Deputi Direktur PEPK & LMS OJK Lampung, Ety Elyati, menegaskan pentingnya kecakapan finansial bagi ASN. Ia menyebut aparatur sebagai kelompok strategis yang memengaruhi kualitas pembangunan daerah. “ASN yang literat mampu merencanakan masa depan dengan bijak dan menjadi contoh penggunaan produk keuangan yang aman,” ujarnya.
Ety menambahkan pertumbuhan inklusi keuangan nasional belum beriringan dengan pemahaman risiko yang seimbang. Ia mengingatkan ASN agar selalu mengecek legalitas platform keuangan, terutama di tengah maraknya fintech ilegal. “Pastikan investasi hanya pada lembaga berizin dan dalam pengawasan OJK,” kata dia.
